Cegah Praktik Jual Beli Kursi, Sistem Zonasi Diperketat

Beritakita.co | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus memperketat skema zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Mulai dari meningkatkan kualitas pendidikan, proses pendataan siswa, sebaran guru, hingga fasilitas dan sarana di sekolah. Bahkan tahun ini pemerintah telah menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Ya kita perbaiki dari tahun tahun ke tahun. Dari kemarin saya tandatangani kita perketat termasuk yang kemarin jadi kontra termasuk masalah surat keterangan tidak mampu dan tahun ini kita hapus nggak ada lagi SKTM,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di kantornya, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Kemendikbud juga telah memberikan solusi jika SKTM dihapuskan dalam PPDB tahun ini. Karena masyarakat yang kurang mampu bisa memiliki kartu Indonesia pintar (KIP) atau program keluarga harapan (PKH) untuk membantu validasi PPDB 2019.

“Ada ketentuannya, kalau ada, misalnya dari keluarga miskin yang bisa dan tidak bisa lagi pakai surat keterangan miskin tapi dengan data dark yang mendapatkan jaminan kurang mampu baik itu berbentuk PKH atapun yang lain,” ungkap Muhadjir Effendy.

Selain memperketat skema zonasi dalam PPDB, Kemendikbud juga mengklaim dengan sistem tersebut persoalan jual beli kursi yang terjadi baik di sekolah negeri maupun swasta bisa teratasi.

“Justru dengan zonasi kecil kemungkinan, masih ada tapi masih bisa kita minimalisir karena dengan zonasi ini yang diutamakan adalah mereka yang punya radius terdekat dengan sekolah. Sehingga tidak bisa orang luar masuk begitu saja,” terang guru besar Universitas Muhamadiyah Malang.

Pihaknya juga berkomitmen dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK). Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggran 2019. Seperti reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat melayani dengan baik.

“Ya ada tapi, itulah kita kerja sama dengan Kpk, saber pungli, tetap kemarin itu saya silaturahmi dengan ketua Kpk termasuk itu untuk memperkuat kerja sama mengawas proses proses itu,” ucap Muhadjir.

Sementara menurut pengamat pendidikan Doni A Koesoema mengtakan, meski skema PPDB tahun ini diperketat untuk mengatasi jual beli kursi tapi praktek itu masih bisa terjadi karena ada permintaan dan penawaran. Praktek tersebut seringkali terjadi di bawah tangan dan tidak ada bukti untuk menjerat mereka.

“Diperketat dengam sistem, tetap bisa diakali karena oknum tertentu memanfaatkan PPDB untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Faktornya kursi sekolah terbatas, pendaftar banyak. Ini seperti hukum dagang normal,” kata Doni.

Menurutnya ini di luar sistem, tapi sudah menjadi kebiasaan yang harus diterima orang tua. Karena rombongan belajar terbatas, kadang pungli ini juga dilakukan pihak sekolah, bukan sekedar oknum. Bila oknum, tentu masyarakat bisa melaporkan kepada pada sekolah dan bisa ditindak.

“Ya justru ini. Ini karena kursi terbatas dan orang tua ingin sekolahkan anaknya di sekolah negeri yang gratis. Sayangnya, sekolah swasta bayar. Maka sd negeri jadi rebutan dan jual beli kursi tak terhindarkan,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, ia menyarankan seharusnya pemerintah melakukan terciptanya mekanismenya pelaporan warga kalau ada pungli dan namanya dilindungi.

Karena PPDB tahun ini belum menjamin mencegah praktek tersebut. “Iya. Karena itu tadi, ada permintaan, ada penawaran. Kecuali ada akses terbuka bagi siswa di sekolah negeri dan swasta degangan kualitas sama dan gratis. Pungli akan hilang,” tukas Doni. (Indopos)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment