KEK Arun dan Sistem Perbudakan Modern

Eks kilang Arun, Foto: Istimewa

Beritakita.co | Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam yang direncana akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam Bulan ini (Desember 2018), bersamaan dengan diresmikannya tiga KEK lainnya yaitu KEK Kepulauan Riau, Belitung, dan Morotai, Maluku.

Dilansir Tribunnews.com, informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Aceh, pada Rabu, 21 November 2018 yang lalu.

Meski hendak diresmikan, KEK Arun Lhok Seumawe kini sedang mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan. Mahasiswa setempat juga tidak henti-hentinya melakukan aksi protes untuk menolak kawasan itu untuk alasan apapun.

Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh, Munzir Abee berpendapat bahwa, KEK Arun merupakan penjajah ekonomi rakyat yang menganut sistem perbudakan di Era Millenial ini.

“Kawasan ekonomi khusus atau didalam ilmu ekonomi disebut dengan ekonomi Regional”kata Munzir kepada media pada Sabtu, 01/12/2018.

Hal itu, sambungnya, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Samuelson pada tahun 1955, tentang persoalan pokok dalam ilmu ekonomi regional ini, antara lain;

Pertama, barang apa yang harus di produksi dan berapa banyak untuk menjawab ini berkaitan dengan hukum permintaan dan penawaran yang ada dalam masyarakat.

Kedua, bagaimana cara memproduksi atau siapa saja yang terlibat dalam proses produksi. Ini berkaitan dengan teknologi apa yang digunakan dan siapa saja yang terlibat apakah negara, pribadi, koperasi, perusahaan dalam negeri, atau asing, BUMN dan sebagainya.

Ketiga, kepada dan untuk siapa yang dapat menikmati pembagian dari hasil produksi, ini berkaitan dengan sistem balas jasa, sistem perpajakan, subsidi dan bantuan kepada fakir miskin.

Dan yang ke Empat, kapan kegiatan itu dilaksanakan ?, ini akan berpengaruh pada Dinamic Ekonomi analisis, Pertumbuhan ekonomi, tahap pertumbuhan Rostow, siklus bisnis dan perencanaan pembangunan.

“Kalau merujuk pada apa yang kita bicarakan diatas, jelas bahwa kawasan ekonomi khusus adalah bagian dari usaha perbudakan manusia secara Modern”Ungkap Munzir.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan tujuan model ekonomi ini, yaitu memperbudak manusia dengan stigma akan mengurangi pengangguran, dengan menanamkan pemahaman bahwa yang bekerja disitu status sosial manusia akan meningkat dilingkungan masyarakat. Dengan menjadi buruh disitu seolah-olah mereka bagian dari kemajuan sedangkan yang tidak dapat bekerja adalah manusia yang tertinggal.

Dan yang terakhir adalah angan-angan stabilitas harga pasar dengan alasan yang seperti ini semua manusia akan mendukung aktivitas penghisapan yang mereka lakukan.” Sebutnya dengan ekspresi kekesalan.

Hubungan dengan buruh modern adalah berkaitan dengan tenaga kerja tanpa batas, sesuai dengan teori ekonomi Adam Smith, dimana disini akan terjadi penghisapan yang sangat besar, dan yang digunakan dalam proses produksi ini adalah Human Capital  (Modal Manusia). Penghisapan yang dilakukan disektor Intelektual, Sosial dan Emosional.

“Kami dengan tegas menolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, karena akan terjadi penghisapan yang luar biasa. Bahkan kami menolak untuk alasan apapun. Sahutnya aktivis mahasiswa itu.

Menurut analisa kami, kata Munzir, KEK Arun Lhokseumawe tidak akan membuat Rakyat Aceh mendapat Keadilan, Kesejahteraan dan Kemakmuran. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Aceh dapat berfikir panjang terhadap segala penghianatan apa saja yang telah dilakukan oleh penguasa dan masyarakat tidak terjebak dalam selimut kedamaian palsu. Ayo bergerak dan bersatu selamatkan Aceh untuk anak cucu kita.” Pungkasnya.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment