Ini Tanggapan Polri Terkait Wacana Hapus Pajak Kendaraan Bermotor

Beritakita.co | Terkait dengan wacana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menilai hal itu memerlukan kajian akademis yang komprehensif dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.

Dalam hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, perlu kajian akademis yang komprehensif dan pembahasan para pihak dulu. Tidak bisa hanya diputuskan secara sepihak,” ujarnya, seperti dilansir Sabtu, 24/11/2018.

Pada sebelumnya, PKS menjanjikan akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dengan tujuan, untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan, serta membuat masyarakat memiliki waktu yang lebih produktif karena terhindar dari kerepotan.

Soal waktu yang produktif, Dedi menilai itu harus didukung dengan hasil survei. Menurutnya, sistem pelayanan pembayaran pajak dan perpanjangan SIM telah dilakukan secara daring (online) sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf menyebut pajak sepeda motor yang ingin dihapus meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil.

Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup seperti SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment