LMND Minta Bupati Copot Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur dari Jabatannya

Muhammad Furqan Ketua Eksekutif LMND Kabupaten Aceh Timur. Foto : Istimewa

Beritakita.co | Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (National Student League For Democracy), Eksekutif Kabupaten Aceh Timur (EK- LMND) tuding Bupati masih mempertahankan Koruptor menjabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, Rabu 17/10/2018.

Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: Print- 213/N.1.21/Fd.1/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang lalu, Kejaksaan Negeri Idi menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi dana sertifikasi guru (Tunjangan Profesi Guru/TPG) semester II triwulan IV (Jatah bulan Oktober, November, dan Desember) tahun 2017, yang melibatkan Kepala Dinas Abdul Munir dan Bendahara Hijrah Saputra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

“Seharusnya Bupati tidak mempertahankan lagi PNS yang tersandung kasus korupsi apalagi ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas, apakah Bupati ada hubungan khusus dengan terdakwa..? Setidaknya Bupati non aktifkan PNS tersebut”ujar Muhammad Furqan, Ketua LMND Aceh Timur kepada Beritakita.co.

Aktivis Mahasiswa itu mengecam, jika Bupati tidak segera menonaktifkan para terdakwa itu dari jabatannya, mereka akan membuat heboh Aceh Timur. “Jika tidak segera menonaktifkan para terdakwa itu dari jabatannya kami akan buat aksi yang heboh di Aceh Timur,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Idi Abun Hasbulloh Syambas, S.H, M,H melaui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pitsus) Helmi Abdul Aziz, S.H mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur Abdul Munir telah ditetapkan sebagai terdakwa dan diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dengan hukuman 4 tahun penjara namun terdakwa mengajukan banding atas putusan tersebut.

” Iya, sudah lama jadi terdakwa. Sejak dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor 3 bulan yang lalu. Diputuskan bersalah dengan pidana 4 tahun penjara. Selesai pembacaan putusan, beliau via pengacara langsung menyatakan upaya Hukum Banding, jawabnya melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu.

“Sedangkan untuk Bendahara atas nama Hijrah Saputra, diputuskan bersalah dengan hukuman 4,6 tahun penjara, beliau juga mengajukan banding via pengacara” tutur Helmi.

Helmi menjelaskan, karena mereka menyatakan banding, putusan pada tingkat pertama belum inkracht (Belum Berkekuatan Hukum Tetap).

“Kini JPU masih menunggu putusan banding tersebut di Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh,” imbuhnya.

Hingga berita ini dimuat, pihak Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Timur belum dapat dimintai keterangan.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment