Hindari Korupsi, Pemda Diminta Terapkan “e-planning”

Beritakita.co | Untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencermati pos-pos rawan korupsi. Penerapan e-planning, menjadi salah satu solusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo setelah menghadiri acara bertajuk,” Penerapan e-Planning dalam Penyusunan RPJMD dan RKPD Bagi 171 Daerah Pilkada Serentak 2018,” di Jakarta, Senin 08/10/2018.

Menurut Tjahjo, biasanya begitu kepala daerah hasil Pilkada telah dilantik, selanjutnya menyusun RPJMD, fokusnya lebih banyak ke infrastruktur dan kesehatan. Tapi ia minta, agar kepala daerah yang baru terpilih benar-benar memahami area rawan korupsi. Area rawan korupsi harus dicermati dengan serius. Karena itu ia mendorong, kepala daerah yang akan segera bekerja, berkomitmen menerapkan e-planning.

” Yang paling krusial tadi area rawan korupsi. Nah supaya lebih fokus (pencegahannya) ada e-planning. Biar misalnya kalau mau beli mesin ketik ya di Jawa harga sama. Kalau Jawa antara DKI atau dengan Jabar harganya beda jauh kan  ini berpotensi mengarahkan (penyelewengan). Kalau ada e-planning itu ada pedoman,” kata Tjahjo.

Dan yang tidak kalah penting, lanjut Tjahjo antar daerah ada sinergi. Sehingga bisa terbangun konektivitas. Sebab konektivitas itu sangat penting, agar pembangunan yang berjalan di satu daerah dengan daerah lainnya, saling terkait serta saling mendukung.

Kata Tjahjo yang tidak kalah penting adalah, program strategi nasional di daerah harus jalan. Karenanya program pusat dan daerah harus sinkron. Begitu-pun dengan program Gubernur, mesti seiring dan saling terkait dengan program Bupati atau Walikota.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment