Belum Serahkan Dokumen PPKD, Pemda Terancam Tak Terima DAK Kebudayaan

Beritakita.co | Terkait sebagian Pemda belum menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), kemungkinan tidak menerima DAK Kebudayaan tahun depan.

Mendikbud Muhadjir Effendy, disela-sela penyerahan PPKD di Kantor Kemendikbud menyampaikan, saat ini sudah 95 Kepala Daerah telah menyerahkan dokumen PPKD. Langkah bersama merumuskan strategi kebudayaan tingkat nasional menjadi semakin nyata. Segera, PPKD menjadi bahan perumusan Strategi Kebudayaan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) pada Desember mendatang,” ujarnya, Rabu 29/08/2018.

Dari data, sekitar 421 Pemda belum menyerahkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Padahal pemerintah menargetkan Desember 516 Pemda sudah menyerahkan dokumen tersebut. Bagi yang belum menyerahkan, terancam tidak menerima DAK Kebudayaan tahun depan.

Kewajiban menyerahkan PPKD, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Untuk menyusun strategi pemajuan kebudayaan, diperlukan proses partisipasi dari tiap-tiap daerah, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama ditingkat nasional. Menurut Muhadjir, semakin banyak Kabupaten/Kota yang menyerahkan PPKD, berarti makin menyempurnakan cetak biru strategi pemajuan kebudayaan Indonesia.

Dalam hal ini, “Saya sudah minta staf Ditjen Kebudayaan jemput bola, membantu, memfasilitasi daerah-daerah yang masih kesulitan dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini. Tidak perlu tebal, cukup 20 lembar, yang penting menyampaikan visi, misi, dan apa saja potensi budaya yang dimiliki daerah itu,” tuturnya.

Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid menambahkan, selama ini kebijakan terkait kebudayaan banyak yang belum berpijak pada kenyataan, masih cenderung dituntun harapan dan keinginan.

Namun, dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, arah dan bentuk pemajuan kebudayaan semakin jelas dan konkrit. Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola kebudayaan di daerah-daerah yang berujung di tingkat nasional.

“Saya mohon, nanti yang sudah menyerahkan ini bisa mengawal juga pembahasan PPKD di tingkat Provinsi. Di tingkat provinsi kami membuat himpunan dari data-data yang sudah terkumpul dan menyusun strategi bersama,” jelas Dirjen Hilmar.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment