Membuat PPS Merasa Disalahkan, KIP Aceh Timur Klarifikasi Pernyataan

Beritakita.co | Baru-baru ini Panitia Penyelenggara tahapan Pemilu di Kabupaten Aceh Timur heboh dengan beredarnya berita pemotongan biaya operasional milik PPS yang dilakukan oleh PPK sejak pertamakali anggaran tersebut dicairkan.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Idi Timur dan Peudawa, berdalih untuk jasa pembuatan laporan pertanggung jawaban (LPJ), uang operasional PPS disunat hingga Rp 382.000, PPK juga menyuruh tandatangani surat pernyataan kepada setiap Ketua PPS di 2 Kecamatan tersebut, sebagai bukti bahwa PPS menyerahkan uang operasionalnya dengan suka rela tanpa ada pemaksaan. Satu lembar surat yang ditandatangani Ketua PPS secara bersama itu dibuat oleh pihak PPK.

Salah seorang Komisioner KIP Aceh Timur, ketika menanggapi isu pemotongan itu sempat mengeluarkan pernyataan bahwa, PPS atau Sekretariat PPS tidak mampu membuat LPJ sehingga diupahkan kepada pihak PPK diwilayah masing-masing, seperti diberitakan salah satu media online, Selasa (28/08/2018).

Pernyataan KIP tersebut sontak membuat heboh para PPS yang ada di Aceh Timur, “Memang pandai strategi PPK dalam mengambil uang PPS, sehingga KIP saja menyalahkan kami,” ujar salah seorang PPS, Selasa (28/08) yang tidak ingin namanya ditulis media.

Sambungnya “Yang dipotong PPK uang PPS, yang disalahkan juga PPS, bagus sekali statement KIP Aceh Timur. Kalau semua PPS yang ada di Aceh Timur kompak tidak mau bekerja dalam tahap demi tahap sampai hari pemilihan (Pemilu-Red), mereka baru tau rasa, untuk itu kami minta klarifikasi pernyataan KIP Aceh Timur tersebut.” tutupnya.

Kemudian ditempat yang berbeda, Komisioner KIP Aceh Timur, Sofyan langsung mengklarifikasi berita tersebut, ia mengaku, pernyataannya yang dikutip media itu tidak bermaksud untuk menyudutkan ataupun menyalahkan PPS.

“Pada prinsipnya kita tidak pernah menyalahkan PPS bahwa mereka tidak bisa membuat LPJ, tetapi yang saya nilai bahwa selama ini PPK tidak pernah memberikan kesempatan kepada pihak PPS untuk membuat LPJ mereka sendiri” ujar Sofyan.

Sehingga kami minta untuk kedepan ini, sambung Sofyan, semua laporan pertanggung jawaban tingkat Desa akan dibuat sendiri oleh sekretariat PPS karena itu tugas mereka dan pihak KIP akan memberikan lampiran RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang telah dicairkan, supaya mereka (Sekretariat PPS-Red) tidak awam tentang apa-apa saja yang harus dipertanggung jawabkan,” kata Sofyan.

Ia juga menjelaska bahwa, “Tugas sekretariat PPS adalah membantu PPS dalam menjalankan tahapan demi tahapan hingga sampai pada pelaksaan Pemilu, jadi semua bagian laporan ataupun keuangan dikelola oleh pihak Sekretariat.” tuturnya lagi.

Sofyan juga berharap kepada PPK yang telah memotong uang operasional PPS pada bulan terakhir ini untuk segera mengembalikan, karena sampai kini laporannya juga belum dibuat.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment