KIP Aceh Timur Minta PPS Lakukan Tugas dan Fungsinya Sendiri

Beritakita.co | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur melakukan evaluasi kinerja terkait dugaan pemotongan biaya operasional PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh PPK (Panita Penyelenggara Kecamatan) di Kabupaten Aceh Timur. Hal itu dilaksanakan di aula rapat pleno Kantor KIP Aceh Timur, pada Senin 26/08/2018.

Rapat evaluasi yang digelar oleh para Komisioner KIP Aceh Timur tersebut hadir Ketua, Sekretaris dan Anggota PPK dari beberapa kecamatan, guna meminta klarifikasi terkait isu pemotongan operasional PPS.

Seperti diberitakan media Beritakita.co, dugaan pemotongan operasional PPS dilakukan oleh PPK di 2 Kecamatan, yakni, Kecamatan Idi Timur dan Kecamatan Peudawa. Bahkan, isu tersebut juga diviralkan oleh beberapa media online lainnya pada beberapa waktu lalu.

Hasil dari pertemuan antara PPK dan para Komisioner tersebut, pihak PPK membantah ada pemotongan biaya operasional PPS, tetapi uang itu diambil sebagai upah pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPS yang diserahkan tugas tersebut kepada pihak PPK. Mereka juga mengaku, hal itu dilakukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh masing-masing Ketua PPS di 2 Kecamatan tersebut.

Ridwan, selaku Ketua PPK Kecamatan Peudawa membantah adanya pemotongan operasional PPS di Kecamatan-nya, “Memang benar yang kami berikan kepada PPS sebesar Rp 800.000 dari jumlah Rp 1.182.000 namun itu bukan pemotongan, tetapi sebagai jasa pengetikan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan kepada kami”ujar Muhammad Ridwan.

Hal itu dilakukan atas kesepakatan bersama antara PPK dengan Ketua PPS. Mereka juga bersedia menandatangani sebuah surat pernyataan bahwa upah pembuatan LPJ diserahkan kepada PPK sejumlah Rp 382.000 saat uang operasional tersebut diambil,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Khaidir, selaku Sekretaris PPK Kecamatan Idi Timur. “Di Kecamatan Idi Timur juga tidak pernah ada pemotongan operasional PPS, namun uang tersebut merupakan upah pembuatan LPJ dan biaya untuk mengantarkan berkas ke KIP oleh pihak ketiga,” ujarnya sambil memperlihatkan surat yang ditandatangi oleh masing-masing Ketua PPS.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris KIP Aceh Timur M. Yunus juga menegaskan kepada setiap PPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri sesuai dengan aturan PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Ia juga meminta kepada pihak PPK untuk melakukan pembinaan terhadap PPS yang kurang mengerti dalam menjalankan tugasnya tersebut.

“Pembuatan LPJ itu memang tugas dan kewajiban setiap PPS, untuk itu kami minta agar mereka melaksanakan sendiri tugas tersebut. Jangan sampai PPS keenakan disaat ada tugas yang harus dikerjakan langsung di upahkan kepada orang lain. Kepada pihak PPK juga harus membantu PPS apabila ada yang tidak mengerti dalam membuat LPJ tersebut, intinya PPS itu harus diperdayakan supaya bisa melaksanakan tugasnya” tutur M. Yunus.

Karena PPK dan PPS digaji untuk melaksanakan segala tahapan Pemilu ditingkat masing-masing, sedangkan Sekretariat juga digaji untuk membantu segala bentuk keperluan administrasi baik itu ditingkat Kecamatan maupun tingkat Desa,” katanya.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment