Ombudsman Dukung Kesepakatan Kemenkes dan MUI Laksanakan Imunisasi MR

Beritakita.co | Guna meningkatkan kekebalan tubuh anak terhadap bahaya penyakit campak dan rubella. Dalam hal ini, Ombudsman mendukung pelaksanaan imunisasi measles dan rubella (MR) dengan mendorong pelaksanaan imunisasi MR tahap ke-2 di 28 Provinsi diluar Jawa sesuai dengan hasil pertemuan antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suharmawijaya mengatakan, sampai saat ini Ombudsman berkesimpulan tetap mengawal dan mendorong hasil kesepakatan antara MUI dan Kementerian Kesehatan pada 3 Agustus yang lalu untuk terus difollow-upi dan didorong progresnya,” ujarnya, seperti dikutip Beritakita.co, Jumat 17/08/2018.

Ombudsman melakukan pertemuan membahas pelaksanaan imunisasi MR yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Menurut Dadan, Kemenkes telah mendorong produsen vaksin MR dari India melakukan sertifikasi MUI. Demikian juga komunikasi produsen dengan MUI sudah berjalan dan saat ini sedang berproses kelengkapan dan verifikasi dokumen, selanjutnya audit lapangan dan pemenuhan halal assurances certificate.

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anung Sugihantono mengatakan, Kemenkes telah menindaklanjuti hal-hal yang disepakati bersama MUI pada pertemuan dengan MUI tanggal 3 Agustus 2018 di Kantor MUI, Jakarta. Pemerintah telah mengirimkan surat kepada Serum Institute of India (SII) selaku produsen vaksin MR terkait proses sertifikasi halal vaksin. SII telah merespon surat Menteri Kesehatan tersebut dan telah berkomunikasi langsung dengan LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) MUI dalam proses sertifikasi halal.

”Kemenkes juga telah mengajukan fatwa MUI berkaitan dengan pelaksanaan imunisasi MR. Kalau tadi terkait sertifikasi halal vaksin MR, sekarang fatwa untuk pelaksanaan imunisasi MR. Surat ini sudah dikirimkan pada 6 Agustus 2018 ke MUI,” jelas Anung.

Pasca pertemuan Kemenkes dan MUI, Kemenkes mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menginformasikan pelaksanaan kampanye imunisasi MR fase kedua. Isi pokok edaran tersebut agar Pemerintah Daerah melaksanaan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat akan pentingnya imunisasi MR. Pelaksanaan imunisasi MR kepada masyarakat yang tidak mempermasalahkan label sertifikasi halal dilakukan secara profesional pada periode kampanye bulan Agustus hingga akhir September 2018.

Sementara itu, BPOM menyatakan vaksin MR telah mendapatkan izin edar sejak tahun 2017 yang didaftarkan oleh Biofarma sebagai mitra lokal dari produsen di India. ”Vaksin MR sudah memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu,” tegas Inspektur Utama BPOM Reri Indriani.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment