Tidak Hanya Terjadi Dugaan Perbudakan, Pihak RS. Graha Bunda juga PHK Massal Karyawan

Beritakita.co | Beberapa waktu lalu salah satu Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Aceh Timur yakni RS. Graha Bunda yang terletak di Jln Medan-Banda Aceh, Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk dihebohkan dengan dugaan terjadinya perbudakan terhadap karyawan, Jumat 03/08/2018.

Namun tidak hanya itu, menurut informasi yang diterima awak media Beritakita.co, bahwa di RS. Graha Bunda juga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal terhadap karyawan beberapa waktu yang lalu, dengan alasan tidak lulus ujian yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit tersebut.

“Ada sekitar 38 orang yang dipecat karena tidak lulus ujian yang diselenggarakan oleh pihak Rumah Sakit Graha Bunda,” kata salah seorang sumber yang tidak ingin namanya ditulis media.

Sementara itu, pihak RS Graha Bunda melalui Kabag Humasnya Afrizal membenarkan kabar tersebut, dengan alasan untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang tidak punya integritas dan kemampuan dalam bekerja dibidang mereka masing-masing.

“Itu benar ada 38 orang karyawan di PKH karena tidak lulus ujian yang kami buat, salah satu alasan kami buat ujian tersebut untuk bisa memilih mana karyawan yang mampu bekerja dan mana yang tidak. Karena kami berniat untuk mengurangi jumlah karyawan yang ada saat ini, dengan maksud untuk bisa mendongkrak gaji terhadap karyawan yang mempunyai potensi lebih, supaya mereka bisa digaji sesuai dengan UMP/UMR” kata Afrizal beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi awak media.

Sambungnya, sekitar 3 bulan yang lalu kami juga mendapatkan surat dari Depnaker (Departemen Tenaga Kerja), untuk karyawan medis yang tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) tidak boleh diperkerjakan dan itu juga bisa menjadi alasan bagi kami untuk memberhentikan mereka,” tutur Afrizal.

Ia juga mengatakan, bahwa pihak Rumah Sakit akan membuat ujian yang sama setiap 3 bulan sekali, dan dalam waktu dekat ini akan memberhentikan puluhan karyawan lainnya, yang dinilai tidak berpotensi dalam bekerja.

Perlu diketahui, dalam pasal 156 ayat (1) UU nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur hak karyawan yang di PHK, berbunyi : “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” Untuk jumlah yang harus diberikan diatur dalam ayat (2,3, dan 4) pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment