Ini Ketentuan Cuti Kampanye Pemilu untuk Pejabat

Beritakita.co | Untuk tata cara pelaksanaan cuti kampanye bagi para pejabat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPD atau menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Juli 2018.

Berarti jelas disebutkan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, dan ikut serta dalam Kampanye Pemilihan Umum. Pada pasal 30 ayat (2) PP tersebut juga disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan cuti.

Untuk Menteri atau Pejabat setingkat Menteri, dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan berstatus sebagai anggota partai politik atau anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota bisa berkampanye apabila yang bersangkutan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, dan berstatus anggota partai politik, atau anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berarti sama halnya, saat melaksanakan kampanye, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota harus menjalankan cuti” menurut PP tersebut.

Selain itu, PP ini menegaskan, Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jadi, cuti Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum disesuaikan dengan jangka waktu Kampanye Pemilihan Umum,” bunyi Pasal 33 PP.

Menurut PP ini, pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden yang akan melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, dilaksanakan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksana tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Jadwal cuti Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, tegas PP ini, disampaikan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesekretariatan negara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye.

Adapun permintaan cuti Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan: a. Menteri dan pejabat setingkat Menteri kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; b. Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Presiden; dan c. Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

“Permintaan cuti sebagaimana dimaksud paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum,” bunyi 35 ayat (3) PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti Kampanye Pemilihan Umum. Sementara hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan cuti Kampanye Pemilihan Umum diluar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 19 Juli 2018.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment