Praktik Perbudakan Diduga Terjadi Terhadap Karyawan di RS. Graha Bunda

Beritakita.co | Diduga praktik perbudakan terhadap karyawan dilakukan oleh pihak Rumah Sakit swasta Graha Bunda yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Minggu 22/07/2018.

Salah seorang karyawan yang identitasnya tidak ingin disebutkan, kepada Beritakita.co mengatakan, pada Jumat (20/07), bahwa selama ini mereka bekerja di rumah sakit tersebut selama 12 jam/hari, dan 6 hari dalam seminggu dengan upah Rp 850.000/bulan untuk karyawan yang baru bekerja, selain upah yang minim, setiap karyawan harus bersedia ijazah mereka disita oleh pihak perusahaan, jika belum habis masa kontrak mereka berhenti bekerja, karyawan tidak bisa mengambilnya sampai masa kontrak itu berakhir.

“Benar, kami bekerja selama 12  jam setiap harinya, dengan upah Rp 850.000, setelah bekerja 6 bulan baru dinaikkan gaji menjadi Rp 1,2 juta. Kemudian gaji dinaikkan lagi sebesar Rp 200.000 setiap tahun. Pihak perusahaan juga menyita ijazah milik karyawan, karena kami digaji sangat minim dan dibawah tekanan mental yang berat, sehingga pihak perusahaan tahu jika tidak disita ijazah maka karyawan akan langsung berhenti bekerja tanpa harus berfikir lagi” tuturnya.

Selain itu, ia juga menceritakan mengenai upah yang dipotong oleh pihak managemen rumah sakit secara tidak manusiawi.

“Jika seorang karyawan 1 hari tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan kepihak rumah sakit, gajinya dipotong 50 %, apabila 2 hari maka tidak ada gaji sama sekali, dan itu berlaku untuk seluruh karyawan yang ada di RS. Graha Bunda”ucapnya.

Ada yang lebih sayang lagi, sambungnya, untuk ibu-ibu petugas pembersihan atau Cleaning Service (CS), mereka bekerja selama 12 jam, paling ada waktu istirahat 1 jam dalam sehari, dan kami melihat sudah seperti robot dengan memegang sapu dan alat pel, anehnya lagi mereka tidak mengenal hari libur, biar-pun itu memperingati hari besar, sepanjang masih terikat kontrak kerja dengan pihak rumah sakit, ataupun mendatangkan penggantinya saat mereka tidak masuk kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Afrizal atau yang akrab disapa Bang Pidan selaku bagian Humas di RS. Graha Bunda kepada beritakita.co pada Sabtu (21/07) membenarkan semua yang dibeberkan oleh karyawannya itu, dengan alasan kelebihan jumlah karyawan yang ditampung RS. Graha Bunda sehingga Gaji tidak setara dengan Upah Minimum Provinsi/Regional (UMP/UMR) . Namun Afrizal membantah ada pemotongan sebesar 50 % terhadap gaji karyawan yang tidak hadir, namun ia mengaku bahwa adanya pemotongan gaji tersebut tetapi tidak menyebut nominal yang pasti kepada wartawan.

“Kabar itu benar, karyawan yang kami tampung di RS. Graha Bunda sekarang ini sudah berlebihan, sehingga perusahaan tidak sanggup membayar gaji karyawan sesuai UMP/UMR, apalagi kami cuma rumah sakit swasta, ujarnya.

Mengenai Pemotongan gaji, sambung Bang Pidan, itu juga benar ada, namun jika dibilang 50 % itu sama sekali tidak benar, yang dipotong hanya jatah untuk sehari kerja karena mereka tidak masuk kerja tanpa kabar,” katanya.

Mengenai penahanan dokumen resmi berupa ijazah, Bang Pidan juga tidak mengelak, pihak rumah sakit beralasan agar karyawan yang sudah bekerja di RS. Graha Bunda tidak berhenti begitu saja.

“Iya benar, kita menahan ijazah karyawan itu bermaksud supaya mereka bisa menghargai sebuah pekerjaan. Mereka harus mengerti bahwa ketika sudah mendapat pekerjaan tidak mudah untuk keluar masuk seperti membalikkan telapak tangan, mereka harus tahu mencari kerja itu susah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI ) kepada Beritakita.co pada Minggu (22/07/2018), M. Zubir S. Sos.I. M.Si mengatakan, hal itu merupakan tindakan perbukadakan yang dilakukan oleh pihak RS. Graha Bunda selaku perusahaan terhadap karyawannya.

“Terserah apa alasan dari pihak perusahaan, menurut saya jika kejadian seperti itu sudah bisa dibilang perbudakan terhadap karyawan, dan tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dalam undang-undang ketenagakerjaan,” ujar Zubir.

Zubir menerangkan bahwa, berdasarkan UU nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sudah diatur mengenai upah dan jam kerja bagi karyawan. Dalam pasal 91 ayat( 1 ) UU nomor 13 tahun 2003 mengatur bahwa pengusaha wajib membayar upah/gaji karyawannya sesuai upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat. Jika-pun ada perjanjian kerja khusus karyawan dengan pengusaha maka dalam ayat (2) UU ketenagakerjaan tertulis, bahwa jika ada kesepakatan upah karyawan lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017, yang ditandangani oleh Irwandi Yusuf pada 7 November 2017 lalu bahwa UMP/UMR Provinsi Aceh saat ini senilai Rp 2,7 juta. Namun karyawan RS. Graha Bunda hanya menerima upah 31,5 % dari UMP/UMR Provinsi Aceh setiap bulannya.

Sambungnya, begitu juga dengan jam kerja yang diatur dalam pasal 77 UU nomor 13 tahun 2003 dengan jumlah 7 jam/hari, jadwal 6 hari kerja, atau 8 jam/hari 5 hari kerja dalam 1 minggu terhitung 40 jam kerja. Namun untuk tenaga medis bisa menggunakan Shif sesuai yang disepakati, jika lebih dari pada jam ditentukan maka pihak perusahaan wajib membayar upah lembur untuk karyawannya.” tutur M. Zubir.

Masih dengan Ketua SBSI DPC Aceh Timur, “Adapun sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar upah pekerjanya sesuai UMP/UMR mendapat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Dan pengusaha juga akan mendapat sanksi pidana jika memperkerjakan karyawannya lebih dari jadwal yang ditentukan tanpa membayar upah lembur,” tandasnya.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment