Kebijakan Wantannas Dinilai Akan Picu Konflik di Aceh

Beritakita.co | Menanggapi pertanyaan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS) Letjen Doni Monardo dalam acara pembubaran panitia Sarasehan Nasional di Ruang Nakula Gedung Setjen Wantannas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/07/2018).

Doni mengatakan pihaknya akan mengirimkan Tim untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Aceh dan salah satu permasalahan yang bakal segera diselesaikan adalah persoalan rehabilitasi mantan kombatan anggota GAM. Menurutnya, persoalan rehabilitasi itu belum selesai hingga kini.

“Kita coba petakan, kita bahas di Jakarta, apa yang bisa kita lakukan untuk proses rehab mantan GAM, karena sampai sekarang nggak selesai,” ucapnya seperti yang dikutip dari salah satu media online.

Salah seorang aktifis Mahasiswa di Aceh Baihakki, menanggapi serius kebijakan yang akan dilakukan oleh Wantannas tersebut.

Melalui siaran Pers yang diterima Beritakita.co, pada Jumat (20/07) malam. Baihakki menilai bahwa, kebijakan tersebut tidak perlu dilakukan. Menurutnya, situasi politik Aceh saat ini sedang tidak menentu, jangan ditambahkan dengan kebijakan Wantannas dalam hal rehabilitasi mantan kombatan GAM di Aceh.

“Kami menilai sebaiknya hal ini tidak perlu dilakukan, mengingat nantinya akan muncul pemahaman yang berbeda dari masyarakat Aceh, apalagi jika ini dilakukan ditengah badai politik yang menerpa Aceh saat ini.” tutur Baihakki.

Apalagi ini menjelang tahun politik dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan spekulasi dan membuat kondisi Aceh tidak kondisif,” Imbuhnya.

Lebih lanjut aktivis LMND ini menyatakan, sebaiknya urusan kesejahteraan mantan kombatan Gam diserahkan kepada pemerintah Aceh sendiri biarkan mereka yang mengaturnya.

“Proses rehabilitasi mantan kombatan Gam di Aceh sudah selesai dan tidak perlu Wantannas membuat ini menjadi rumit. Saya menilai justru dengan mengirim Tim dari Jakarta akan memunculkan potensi konflik di Aceh” ucapnya.

Sebaiknya jika ingin menuntaskan persoalan di Aceh, pemerintah pusat bisa segera melakukan pembenaran terkait pelanggaran HAM di Aceh. Niat baik pemerintah pusat terhadap Aceh bisa dilakukan dengan cara memudahkan proses realisasi UUPA di Aceh,” tambah Baihakki.

Masih dengan Baihakki, “Dalam hal ini pemerintah pusat tidak perlu menganggap Gam sebagai potensi konflik di Aceh, karena kita sudah sama sepakat dan sepaham untuk menuntaskan persoalan konflik Aceh pada saat MoU Helsinki. Dan kini GAM sudah beralih fungsi dari Gerakan Kemerdekaan kedalam Komite Peralihan Aceh (KPA) jadi biarkan kebijakan dari pemerintah Aceh sendiri yang menuntaskan persoalan rehabilitasi Gam di Aceh.” Tutupnya.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment