PT. Medan Smart Jaya Diduga Operasikan Galian C Ilegal

Beritakita.co | Usaha Galian C yang diduga ilegal sudah beroperasi di pedalaman Aceh Timur tepatnya di Dusun Sosial, Desa Jering, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Rabu 18/07/2018.

Usaha Galian C tersebut dikelola oleh PT. Medan Smart Jaya (MSJ) asal Medan Sumatera Utara dan diduga tidak mengantongi izin dari pemerintah Aceh Timur dan Provinsi Aceh.

Sementara itu, salah seorang pekerja yang dijumpai dilokasi pengolahan hasil Galian C milik PT. Medan Samart Jaya mengaku, bahwa usaha tersebut belum mendapatkan surat izin, bahkan pekerjaan sempat dihentikan oleh Tim Polda Aceh yang kebetulan sedang melakukan kegiatan dikawasan Serbajadi Lokop.

“Disuruh berhenti bekerja bang sama Tim Polda Aceh yang lewat daerah sini beberapa hari yang lalu, karena katanya belum ada izin. Namun saat ini surat izinnya sedang dalam pengurusan,” ujar salah satu pekerja yang tidak diketahui namanya itu, Minggu (15/07).

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizikan Terpadu (DMP2T) Kabupaten Aceh Timur, T. Reza Rizki, SH mengatakan, bahwa PT. Medan Smart Jaya selama ini belum mendapatkan izin untuk usaha Galian C di Serbajadi Lokop, karena Mereka (PT. MSJ) baru beberapa hari yang lalu mengajukan permohonan izin untuk usaha Galian C tersebut.

“Baru beberapa hari yang lalu meraka ajukan permohonan izin untuk kegiatan Galian C dan jika memang sudah lama melakukan kegiatan tersebut itu bisa dipastikan ilegal,” katanya saat dijumpai awak media, Rabu (18/07) yang saat itu didampingi oleh Faisal Sekretarisnya.

Reza Rizki juga menjelaskan bahwa DMP2T Kabupaten saat ini sudah tidak ada kewenangan lagi untuk mengeluarkan izin kegiatan Galian C, karena itu kewenangan Pemerintahan Provinsi sesuai Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 43 Tahun 2015 tentang galian golongan C. Namun pihaknya hanya mengeluarkan surat Rekomendasi untuk mendapatkan izin tersebut.

“Perlu diingat bahwa kini kami sudah tidak berhak mengeluarkan izin untuk Galian C, karena itu sudah menjadi kewenangan Provinsi. Tapi pihak kami hanya mengeluarkan Rekomendasi setelah pengecekan di lapangan bersama dengan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang Tata Ruang,”jelasnya.

Berdasarkan hasil keterangan yang dihimpun awak media, kegiatan tersebut telah melanggar Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan ancaman hukuman 1-3 tahun penjara dan denda Rp 1-3 miliar.

Tidak hanya bagi pengusaha saja yang terjerat pidana, bagi pejabat yang telah memberikan izin kegiatan Galian C tanpa ada izin dari Lingkungan/UKL/UPL terlebih dahulu, juga akan terkena sanksinya. Sesuai yang telah diatur dalam pasal 40 ayat (1).

Sementara untuk sanksinya telah diatur dalam UU-PPPLH Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH pasal 111 ayat (2) dengan pidana maksimal 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 3 miliar.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment