Parnas Keberatan dengan Surat Edaran KPU Pusat

Beritakita.co | Beredarnya surat dari KPU Pusat tentang batas quota Caleg paling banyak 120 % dari jumlah kursi yang ditetapkan, dan surat yang dikeluarkan di Jakarta, pada 9 Juni 2018 itu ditujukan khusus untuk Partai Lokal, Jumat 13/07/2018.

Hal itu membuat Partai Nasional yang ada di Kabupaten/Kota di Aceh keberatan dan merasa di Anak Tirikan.

“Kami merasa ada sesuatu terkait surat terakhir dari KPU pusat, pasalnya Pemilu di tahun 2014 juga mengacu pada Undang-Undang yang sama namun untuk Parnas dan Parlok di Aceh tidak Ada yang dibedakan seperti Pemilu tahun 2019 ini” ujar Nyak Musa Husein, Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Aceh Timur saat mengadiri acara di Kantor KIP Aceh Timur, Kamis (12/07).

Dalam perhitungan murni, kata Nyak Musa, Parnas akan dirugikan karena posisi Partai Lokal bisa menambah quota Caleg menjadi 120 % dan itu 20% lebih tinggi dari Parnas, sedangkan untuk Partai Nasional tetap 100%.

Ia juga menilai hal ini merupakan bentuk diskriminasi dari KPU Pusat untuk Parnas yang ada di Aceh.

“Ini merupakan upaya diskriminatif dari KPU untuk Partai Nasional yang ada di Aceh,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua Partai Nasional lain diantaranya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Garuda, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat.

Partai Nasional yang ada di Aceh Timur ini berharap, agar Ketua KIP Aceh Timur menyampaikan keluhan mereka terhadap surat keputusan yang diedarkan tersebut, agar KPU Pusat menyamakan quota Caleg yang ada di Aceh baik Parlok maupun Parnas seperti dengan Pemilu tahun lalu, mengingat waktu efektif 6 hari lagi.

“Dalam hal ini Ketua KIP Aceh Timur bisa menyampaikan keluhan ke KPU Pusat, supaya tidak ada yang dirugikan di Pemilu 2019 mendatang,” tandasnya.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment