Untuk Seluruh Pemda, Kemendagri akan Keluarkan Surat Edaran ini Rinciannya


BERITAKITA.CO | Jika pemerintah daerah (Pemda) memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pegawai honorer, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin menyatakan, dimungkinkan asalkan dana untuk membayar THR pegawai honorer bukan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ia juga menjelaskan, aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat sudah sangat jelas mengatur THR dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS, TNI, Polri dan pensiunan. dalam peraturan pemerintah (PP) tentang THR dan gaji ke-13 itu tidak disebutkan mengenai tenaga honorer.

“Jadi intinya, THR tidak dibebankan ke APBD, sangat mungkin. Misalnya, pemda punya koperasi atau hal-hal lain,” katanya, Senin 28/05/2018.

Kemendagri dalam waktu dekat, menurut Syarifuddin, akan mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan pada seluruh Pemda. Yang isi surat edaran tersebut, mengingatkan Pemda agar mematuhi PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan ke-13 Kepada PNS, Prajurit TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

“Pada intinya, yang kami atur itu sifatnya dari APBD. Kalau misalnya punya kebijakan lain, yang penting itu tidak terkait dengan APBD,” ucapnya.

Syarifuddin juga menegaskan, pihaknya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju terkait pemberian THR pada pegawai honorer. Sebab, Kemendagri hanya dalam posisi melaksanakan aturan yang ada.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment