Penelitian P3KA : Kerusakan Hutan KEL Di Aceh Timur Dan Aceh Tamiang Mengkhawatirkan


BERITAKITA.CO | Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) melaksanakan Diseminasi Hasil Penelitian terkait Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kyriad Muraya Hotel, Banda Aceh, Rabu 09/05/2018.

Hasil penelitian yang Didiseminasikan berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Upaya Menekan Laju Kerusakan Hutan di Aceh. Suatu Upaya Mendorong Perbaikan Kebijakan dan Percepatan Implementasinya.

Adapun para peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) yang melakukan Diseminasi hasil penelitian tersebut adalah Kurniawan S, S.H., LL.M (Direktur Eksekutif P3KA), TM. Zulfikar, S.T., M.P (Sekjen P3KA), M. Nizar, S.T., MT, Bahagia, S.T., M.T, Fadilla, S.Hut, dan Munzami HS.

Dalam laporannya, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) Kurniawan S, S.H., LL.M mengatakan, bahwa Penelitian yang baru saja selesai dilaksanakan tersebut terlaksana berkat dukungan dari IDH The Sustainable Trade Initiative selaku funding serta bantuan dan kerjasama beberapa mitra strategis kami, diantaranya Yayasan Hutan Alam, dan Lingkungan (HAkA), Walhi Aceh, Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Universitas Syiah Kuala, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unsyiah, Gerak, Mata, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Yayasan PeNA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Yayasan Unoe Itam, Balai Syura Duek Pakat Inong Aceh, YLI Perwakilan Aceh.

Kegiatan Diseminasi hasil penelitian tersebut, mengundang berbagai unsur diantaranya unsur Pemerintah dan Pemda Aceh yaitu dari utusan Polda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, DPM PTSP Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dinas ESDM Aceh, Bappeda Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Komisi II DPRA (diwakili oleh Wakil Ketua), dan Kaukus Pembangunan Berkelanjutan Aceh.

Adapun unsur LSM/CSO di Aceh yang diundang pada kegiatan Diseminasi tersebut diantaranya, Walhi Aceh, Yayasan HAkA, ACCI Unsyiah, Gerak, Mata, Yayasan PeNA, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, YLI Perwakilan Aceh, Forum Konservasi Leuser (FKL), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, dan Yayasan Unoe Itam.

Sementara dari unsur Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Riset yang diundang diantaranya, STIK Pante Kulu, Prodi Kehutanan Unsyiah, ACCI Unsyiah, PPLH-SDA Unsyiah, dan Prodi S 2 KSDL Unsyiah.

Kurniawan S, S.H., LL.M (Direktur Eksekutif P3KA) menegaskan bahwa “Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten di wilayah Provinsi Aceh yang berada dalam lintasan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yaitu Aceh Timur dan Aceh Tamiang.

Untuk Kabupaten Aceh Timur, penelitian ini dilaksanakan di 10 Desa yang tersebar di 6 Kecamatan yang menjadi sampling dalam penelitian ini yaitu :

1). Kecamatan Serba Jadi (Desa Nalon, Desa Bunin, dan Desa Alur Drien).

2). Kecamatan Peunaron (Desa Arul Pinang, dan Desa Peunaron Lama).

3). Kecamatan Birem Bayeun (Desa Jambur Labu, dan Desa Kemuning Hulu).

4). Kecamatan Ranto Peuruelak (Desa Seumeunah Jaya).

5). Kecamatan Banda Alam (Desa Seuneubok Bayu).

6). Kecamatan Pante Bidari (Desa Blang Seunong).

Selanjutnya, Kurniawan menjelaskan, bahwa adapun di Kabupaten Aceh Tamiang, penelitian ini juga dilaksanakan di 10 Desa yang tersebar di 4 Kecamatan yang menjadi sampling dalam penelitian ini yaitu :

1). Kecamatan Tamiang Hulu (Desa Kaloy, Desa Rongoh, dan Desa Wonosari).

2). Kecamatan Bandar Pusaka (Desa Pantai Cempa, Desa Pengidam, dan Desa Bengkelang).

3). Kecamatan Tenggulun (Desa Selamat, dan Desa Tenggulun).

4). Kecamatan Sekerak (Desa Bali Karang, dan Desa Sulum).

Kurniawan juga memaparkan, bahwa cara pengumpulan data yang digunakan oleh lembaga riset Pusat Penelitian dan Pengambilan Kebijakan Aceh (P3KA) dalam penelitian ini ditingkat komunitas masyarakat adalah selain menggunakan model Focus Group Discussion (FGD) juga secara bersamaan menggunakan model Investigasi”katanya.

“Selain mewawancarai masyarakat, para peneliti P3KA juga melakukan wawancara dan FGD terhadap para Kepala Desa (Keuchik) di 10 Desa yang berada di Aceh Timur dan Aceh Tamiang serta para Camat di 6 Kecamatan di Aceh Timur dan para Camat di 4 (empat) Kecamatan di Aceh Tamiang”, lanjut Kurniawan S.

Adapun pada level pengambil kebijakan, baik di level Provinsi (Pemerintah Aceh) maupun pada level Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang menggunakan model “Wawancara Mendalam” dan “Studi Dokumen”, tambah Kurniawan S.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3K), TM. Zulfikar yang juga sebagai koordinator para peneliti di Aceh Tamiang dan juga sebagai moderator pada kegiatan Diseminasi tersebut mengatakan, bahwa dilaksanakannya Diseminasi hasil penelitian ini merupakan tanggungjawab intelektual lembaga riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) untuk berbagi hasil temuan dan analisa kebijakan beserta rekomendasinya yang telah dihasilkan kepada para pengambil kebijakan di Aceh, para lembaga riset dan Perguruan Tinggi/Prodi berbasis lingkungan hidup dan kehutanan, serta para CSO/LSM yang berada di Aceh”ujarnya.

Selanjutnya, Kurniawan S dalam presentasinya menjelaskan, bahwa kelestarian hutan yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang berada di Aceh Tamiang dan Aceh Timur saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan.

“Kerusakan hutan yang terjadi didalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang disepanjang tahun 2017 dan disemester awal tahun 2018 didominasi dengan aktivitas perambahan (illegal loging), dan pembakaran untuk ekspansi perkebunan sawit (baik milik perusahaan maupun milik warga)”, tegas Kurniawan S.

“Penyebab lainnya terjadinya kerusakan kawasan hutan di dalam KEL adalah aktivitas pembukaan pemukiman baru bagi masyarakat dan aktivitas pembakaran”, lanjut Kurniawan S.

Menurut Kurniawan S, meskipun Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan beberapa kebijakan guna dapat menekan laju deforestasi di Aceh diantaranya Instruksi Gubernur (Ingub) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 05/INSTR/2007 tentang Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), namun dalam kenyataannya masih belum mampu menekan laju deforestasi di Aceh khususnya didalam kawasan hutan yang berada didalam KEL”katanya.

“Kebijakan moratorium logging sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut, hanya mampu mencegah para aparatur Negara/Daerah dalam mengeluarkan izin tebang. Namun, tidak mampu mencegah perilaku para pelaku perusakan hutan pada tingkat tapak”, lanjut Kurniawan S.

Menurut Kurniawan S, perilaku para pelaku perusakan hutan baik berupa perambahan, pembakaran hutan serta perburuan satwa dan pembukaan lahan pemukiman baru hanya dapat dicegah dalam bentuk penegakan hukum secara tegas dan tanpa tebang pilih, sehingga adanya efek jera dalam bentuk penghukuman bagi para pelaku perusakan hutan beserta sindikatnya.

Para peneliti P3KA di Aceh Tamiang Bahagia Ishaq maupun di Aceh Timur Munzami HS menjelaskan, bahwa masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan didalam KEL turut memberi kontribusi terhadap peningkatan laju deforestasi yang terjadi di Aceh Tamiang maupun Aceh Timur berupa perambahan hutan dan pembakaran serta perburuan satwa liar disepanjang tahun 2017 dan disemester pertama tahun 2018.

Selanjutnya, TM. Zulfikar (Sekjen P3KA yang juga Koordinator para peneliti di Kabupaten Aceh Tamiang) menegaskan bahwa “Keterlibatan masyarakat berupa perambahan, pembalakan liar, pembakaran lahan,  perburuan satwa, dan pembangunan jalan serta pembukaan wilayah pemukiman baru didalam kawasan hutan didalam KEL disebabkan karena kondisi kemiskinan masyarakat”katanya.

Disisi yang lain, Kurniawan S mengatakan, bahwa selain kondisi lemahnya ekonomi masyarakat setempat, diperparah dengan minimnya profesi alternatif yang dimiliki warga setempat selain berinteraksi dengan hutan, sehingga masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan didalam KEL memiliki ketergantungan yang tinggi dengan kawasan hutan yang berada di dalam KEL.

Menurut Munzami HS (Peneliti P3KA di Aceh Timur), bahwa disepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 1.338 hektar hutan di Kabupaten Aceh Timur mengalami deforestasi”. “Adapun luas tutupan hutan di Aceh Timur tahun 2016 sebesar 241. 553 hektar turun menjadi 240.216 hektar di tahun 2017”, tegas Munzami HS.

Adapun menurut Bahagia Ishaq (Peneliti P3KA di Aceh Tamiang) mengatakan, bahwa perambahan hutan yang terjadi di Aceh Tamiang pada tahun 2017 sebesar 765 hektar.

Baik Munzami HS maupun Bahagia Ishaq mengatakan, bahwa permasalahan lainnya yang muncul baik di Aceh Timur maupun di Aceh Tamiang adalah maraknya terjadi konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Bahkan, TM. Zulfikar menegaskan, bahwa berdasarkan hasil wawancara mendalam (Dept Interview) dengan jajaran aparatur di KPH III diperoleh informasi bahwasanya para aparatur pengawas hutan yaitu Polhut/Pamhut sering mengalami intimidasi (ancaman) dan tekanan dari para pelaku perusakan hutan beserta sindikatnya”katanya.

“Adapun yang menambah ironis kondisi pengawasan hutan di Aceh, baik diluar KEL maupun khususnya yang berada di dalam KEL adalah minimnya jumlah biaya operasional yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh untuk kegiatan operasional dilapangan, disamping juga terbatasnya jumlah personil Polhut/Pamhut di wilayah KPH III sementara sangat luas baik didalam KEL maupun diluar KEL”, lanjut TM. Zulfikar.

Untuk itu, Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk dapat berkoordinasi secara masif dengan aparatur penegak hukum setempat termasuk dengan jajaran Polda Aceh, guna dapat menindak tegas terhadap para pelaku perusakan hutan yang berada didalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Selanjutnya, Kurniawan S merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh agar dimasa mendatang dapat meningkatkan jumlah anggaran operasional dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum kepada Polhut/Pamhut di Aceh khususnya yang berada di wilayah KPH III.

“Selain itu, aparatur penegak hukum dan keamanan dari jajaran Polda Aceh beserta seluruh Polres yang berada di Aceh khususnya di 13 Kabupaten/Kota yang berada dalam lintasan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh tersebut dapat meningkatkan koordinasi dengan jajaran Kesatuan Pengawasan Hutan (KPH) di wilayah Aceh khususnya KPH III sekaligus meningkatkan pemberian keamanan bagi petugas KPH dalam melaksanakan berbagai tugas operasi dilapangan”, tegas Kurniawan S.

“Baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Aceh Timur dan Aceh Tamiang, diharapkan dapat memberikan bekal dengan ragam keterampilan profesi kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan didalam KEL, sehingga tidak sepenuhnya menggantungkan hidup dan kehidupan keluarganya dari hasil hutan seperti kayu” tegas Kurniawan S.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment