Gugat Bawaslu, DPRA Dinilai Kurang Paham Tata Kelola Kepemiluan Di Aceh


BERITAKITA.CO | Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada menyatakan, gugatan DPRA terhadap Bawaslu Pusat karena merekrut Panwas secara mandiri menunjukkan adanya kurang paham anggota DPRA terhadap tata kelola kepemiluan di Aceh. Hal tersebut disampaikan Aryos Nivada, Kamis 10/05/2018.

Menurutnya, untuk urusan pengawasan pemilu, hal itu sudah jelas ditulis dalam UUPA dan UU 7 Tahun 2017 terkait subtansi Pemilu.

“Kalau ingin menggugat, harus dipahami tata kelola kepemiluan di Aceh dibagi dua urusan Pilkada kewenangan Provinsi sedangkan Pemilu Legislatif dan Pilpres adalah wewenang Pusat”ujarnya.

Harus dipahami juga domain Panwaslih Aceh yang bersifat Ad Hoc dan atas usulan DPRA, mengacu pada Pasal 61 UUPA maka ranahnya adalah pada Pilkada”tambah Aryos.

Sedangkan Bawaslu ditingkat Provinsi yang bersifat permanen, dibentuk oleh Bawaslu Pusat dan domainnya adalah pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sebagaimana diatur Pasal 97 UU 7 Tahun 2017” jelas Dosen FISIP Unsyiah ini.

Lebih lanjut Aryos, Peneliti Jaringan Survei Inisiatif juga menyarankan kepada Bawaslu Pusat untuk tidak memakai kosakata Panwaslih untuk Aceh.

“Harusnya Bawaslu jangan pakai istilah Panwaslih Aceh, namun tetap konsisten dengan UU Pemilu, yaitu Bawaslu Provinsi. Walau dalam pasal 557 terdapat istilah Panwaslih, khusus untuk Aceh.

Penggunaan istilah Panwaslih Aceh dapat menimbulkan kerancuan untuk konteks Aceh. Karena Panwaslih Aceh tersebut merupakan lembaga pengawas yang dibentuk berdasarkan UUPA dengan domain pengawasan pada Pilkada” ungkap Aryos. (Asrulliadi)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment