Penegak Hukum Diminta Usut Aspirasi Dewan Langsa


BERITAKITA.CO | Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa sejumlah anggaran daerah yang dialokasikan dalam program aspirasi dewan di DPRK Langsa.

Pasalnya, program dana aspirasi anggota DPRK Langsa tahun 2017 terindikasi diperuntukkan hanya kepada kepentingan pribadi dan kelompok saja.

“Kita melihat banyak mata anggaran yang muncul dalam RKA 2017 tidak sesuai dengan KUA-PPAS sebagai acuan pembahasan APBK,” ujar Ketua FPRM Nasruddin di Langsa.

“Karenanya, Kepolisian, Kejaksaan maupun BPK RI harus segera memeriksa penggunaan anggaran dimaksud. Dimulai dari alur perencanaan anggaran yang diduga terjadi kesalahan dari mekanisme sistem pengganggaran yang berlaku,” tambahnya.

Seyogyanya, lanjutnya, alokasi dana aspirasi dewan muncul sejak Musrenbang. Kemudian masuk dalam KUA-PPAS yang dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun, hal tersebut tidak terjadi. Secara tiba-tiba sejumlah program aspirasi dewan muncul ketika selesainya pembahasan anggaran dan termaktub dalam RKA dibuku APBK 2017.

“Kita menyayangkan praktik culas dengan pola penganggaran seperti ini. Karenanya, semua komponen diduga terlibat bermain mata atas pola anggaran tersebut,” tegas Nasruddin.

Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa juga dinilai bersekongkol dengan 25 anggota DPRK yang meloloskan program aspirasi 2017, dimana peruntukkannya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan mengatasnamakan rakyat.

“Bappeda sebagai salah satu leading sektor eksekutif diduga punya andil dalam merumuskan lahirnya program aspirasi yang sarat kepentingan tersebut,” ulas dia.

Sebagaimana diketahui, polemik dana aspirasi atau program pembangunan daerah pemilihan mencuat sejak tahun 2015.

Pakar hukum dan tata negara, Margarito Khamis menjelaskan, DPR bukanlah subjek hukum yang dapat mengelola atau menggunakan keuangan negara.

Menurutnya, tidak ada satupun hukum yang bisa dirujuk dan dijadikan dasar oleh DPR untuk melakukan hal itu. Pernyataan Margarito ini berkaitan dengan akan diajukannya dana aspirasi oleh DPR.

“DPR tidak dapat melakukan hal itu karena tidak punya dasar hukum. Bahkan mereka juga tidak bisa merujuk undang-undang (UU) MD3 (MPR, DPR. DPD, DPRD) untuk melakukan itu,” kata dia, seraya menambahkan karena DPR bukanlah kuasa pengguna anggaran (KPA).

Sementara Wakil Ketua DPRK Langsa, Faisal saat dihubungi melalui telepon seluler beberapa waktu lalu mengatakan, untuk mengkonfirmasi persoalan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pimpinan yang lain.

“Ketua sedang tidak berada ditempat, nanti jika Ketua sudah ada saya informasikan. Sebab, biar Ketua yang menyampaikan. Besok saya hubungi lagi, ” ujarnya.

Keesokan harinya kembali dikonfirmasi via WhatsApp mesengger, namun hingga berita ini diturunkan pihak DPRK Langsa seakan enggan untuk dikonfirmasi.

Kontributor Langsa : Mustafa Rani

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment