Hakim PTUN Tolak Gugatan HTI

BERITAKITA.CO | Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menolak seluruh gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas).

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Tri Cahya, Senin (07/05/2018) di PTUN, Jakarta Timur “Mengadili untuk menolak seluruh gugatan dari penggugat,” kata Ketua Hakim.

Selain itu, Hakim menolak seluruh eksepsi atau pembelaan dari HTI dalam pembubaran organisasi tersebut. Bahkan, Hakim menyatakan HTI untuk membayar denda biaya perkara Rp 455 ribu.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai HTI ingin mewujudkan konsep Khilafah di Indonesia. Selain itu, Majelis Hakim berpandangan HTI sudah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga yakni Persatuan Indonesia.

Hakim-pun menyatakan, HTI sebagai organisasi bersifat partai politik. Sehingga, badan hukum sejak awal berdirinya organisasi tersebut sudah tidak sesuai.

Mengingat, dalam badan hukum yang didaftarkan di Indonesia, HTI mengklaim organisasinya adalah sebuah kelompok atau majelis. Padahal, HTI di Indonesia sama dengan yang ada di dunia, yakni partai politik.

“HTI tidak didaftarkan sebagai partai politik, tapi perkumpulan. Menurut Majelis Hakim badan hukum salah dan tidak bisa dihidupkan kembali sebagai badan hukum,” Pungkas Hakim Tri Cahya.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment