Tim Kuasa Hukum Pemkab Abdya Ajukan Banding Di PTTUN Medan

BERITAKITA.CO | Terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, yang telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat (PT. Proteknika Jasa Pratama) dalam persidangan kasus pasar modern pada Kamis 19 April 2018 lalu.

Tim Kuasa Hukum Pemerintah Aceh Barat Daya (Abdya) akan melakukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Upaya kita tetap melakukan banding dengan secara resmi diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan melalui PTUN Banda Aceh”kata kuasa hukum Abdya, Erisman, SH.

Materi putusan Majelis Hakim, kita melihat ada yang janggal terhadap penerapan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait putusan perkara a quo. yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya putusan ini.” papar Erisman, SH yang didampingi Askhalani, SH dan Miswar, SH, Jumat 20/04/2018 di Blangpidie.

Adapun poin-poin yang dianggap janggal atas putusan Hakim di Banda Aceh ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mepertimbangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kita ajukan selama persidangan sebagai fakta dalam persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kita ajukan cukup beralasan secara hukum untuk membuktikan bahwa pemutusan kontruksi pekerjaan pasar modern Abdya sudah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku menurut kami, ketiga bahwa faktanya dalam acara pembuktian dimuka persidangan tergugat mampu membuktikan ketidakmampuan penggugat mengerjakan pekerjaan sesuai target (Vide Kontrak).

Dijelaskannya, kita juga akan melaporkan Hakim ke Komisi Yudisial (KY) untuk diperiksa mengenai menyangkut Etik dan Prilaku Hakim karena Majelis Hakim membatasi tergugat menghadirkan saksi-saksi Ahli selama persidangan, kita masih ada dua saksi yang belum kita hadirkan, saksi dari Inspektorat dan Ahli Labor dari Unsyiah.

“Insyaallah, Senin (23/4) kita akan resmi melaporkan Hakim ke Komisi Yudisial di Jakarta,” ujarnya.

Namun demikian, kata Erisman, padahal secara hukum pembuktian mengajukan saksi-saksi ahli merupakan hak hukum para pihak yang bersengketa selama dalam persidangan.”ujarnya lagi.

“Perlu kami sampikan bahwa keputusan banding upaya hukum ini hanya untuk mencari keadilan berdasarkan hukum konstitusional dan sah, karena kami melihat dalam kasus ini begitupun dengan putusan pengadilannya ada yang belum selesai secara hukum,”Tutupnya.

Kontributor Aceh Barat Daya (Abdya) : Mustafarudin

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment