Tekan Korupsi, PPATK Minta Transaksi Tunai Dibatasi

BERITAKITA.CO | Untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dan kasus kejahatan lainnya, pemerintah berencana membatasi transaksi tunai maksimal Rp 100 juta. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin.

Menurut Kiagus, ini perlu dilakukan untuk menghindari tindak pidana penyuapan, korupsi, politik uang, hingga pencucian uang. “Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku melakukan tindak pidana,” ujarnya, Selasa 17/04/2018.

Menurut data statistik yang dikeluarkan PPATK seperti korupsi, penyuapan, dan kejahatan lain mengalami kenaikan secara signifikan. Sejak PPATK berdiri hingga Januari 2018, PPATK telah menyampaikan 4.155 hasil analisis kepada penyidik”jelas Kiagus.

Sebanyak 1.958 hasil analisis diantaranya berindikasi tindak pidana korupsi dan 113 hasil analisis berindikasi tindak pidana penyuapan”tambahnya.

Modusnya antara lain, sambung Kiagus, menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing, dan cek perjalanan. Pelaku melakukan transaksi tunai untuk menyulitkan upaya pelacakan asal-usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana”pungkasnya.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment