MK Izinkan TNI Terlibat Dalam Proses Penggusuran Lahan Tanpa Miliki Izin

BERITAKITA.CO | Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempermasalahkan pelibatan TNI dalam proses penggusuran yang diinisiasi pemerintah daerah terhadap warga yang menempati lahan tanpa memiliki izin.

Hal tersebut disampaikan Hakim anggota Maria Farida Indrati dalam sidang putusan atas gugatan yang diajukan sejumlah korban penggusuran Pemprov DKI Jakarta bernomor 96/PUU-XIV/2016 di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa 28/11/2017.

“Pelibatan tersebut semata-mata dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan,” kata Maria.

Hakim berpandangan, pelanggaran terhadap larangan pemakaian tanah tanpa izin bukan masalah pertahanan negara. “Melainkan persoalan keamanan dalam negeri,” tambah Maria.

Oleh karena itu, berangkat dari pandangan tersebut, MK menilai TNI tetap dapat dilibatkan dalam proses penggusuran.

Pelibatan TNI merupakan salah satu bagian dari langkah pemerintah melindungi lahan dari penyerobotan oleh pihak yang tak memiliki izin. Terlebih, penyerobotan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan tatanan hukum pertanahan di masyarakat.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment