Anies Dan Sandiaga Uno, Akan Ubah Beberapa Pergub Diera Ahok

BERITAKITA.CO | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno berencana akan merubah beberapa kebijakan yang dibuat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada beberapa kebijakan, Anies secara spesifik menyebut akan merubah peraturan Gubernurnya.

Adapun beberapa kebijakan-kebijakan yang akan diubah Anies seperti :

  1. Larangan Sepeda Motor

Ahok pada sebelumnya tidak peduli dengan berbagai macam kritik atas kebijakannya melarang sepeda motor melintasi jalan MH Thamrin sampai jalan Medan Merdeka Barat. Dia tetap menerapkan kebijakan itu dan membuat Pergubnya. Alasannya adalah menekan kemacetan diruas jalan protokol.

Tapi, Pergub tersebut akan diubah Anies. Perubahan itu bermula ketika Anies diberikan rancangan atau desain trotoar jalan Sudirman dan jalan MH Thamrin. Pada rancangan itu, Anies melihat ke depan sepeda motor tidak bisa melintasi Sudirman-Thamrin. Dia meminta agar rancangan itu diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor.

Setelah diubah nanti, secara otomatis jalan Sudirman dan MH Thamrin bisa dilalui sepeda motor. Tentunya Pergub larangan sepeda motor pun akan direvisi”kata Anies.

  1. Pergub Tentang Electronic Road Pricing (ERP)

Perubahan desain kawasan Sudirman-Thamrin dan rencana pencabutan larangan sepeda motor berdampak pada kebijakan lainnya, yaitu terkait Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Konsep ERP pada pemerintahan sebelumnya memang hanya bisa diterapkan pada mobil. Itu sebabnya, rancangan awal Sudirman-Thamrin dibuat tanpa akses sepeda motor.

Anies akan mencabut larangan sepeda motor, konsep ERP pun harus diubah agar bisa mengakomodasi sepeda motor. Artinya, Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang pengendalian Lalu Lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing harus diubah lagi.

  1. Kegiatan Agama di Monas

Anies juga akan mengubah Pergub yang mengatur tentang penggunaan kawasan Monumen Nasional (Monas). Kawasan Monas hingga saat ini tidak bisa digunakan untuk kegiataan keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

“Sekarang itu tidak boleh untuk kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, kegiatan pengajian juga tidak boleh, jadi bukan hanya kegiatan agama. Karena itu, nanti akan ada perubahan Pergub,” kata Anies.

Pada pemerintahan Ahok, Monas tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan. Menurut Ahok, bukan Pergub yang harus diubah Anies, melainkan Keputusan Presiden.

“Itu bukan wewenang Gubernur, itu mesti ubah Keppres dan PP” kata Ahok.

Keppres yang dimaksud Ahok adalah Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, pemerintah pusat telah mengatur bahwa kawasan Monas merupakan zona netral.

  1. Reklame LED

Saat Ahok menjabat, menerbitkan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame. Isinya mengenai aturan reklame untuk periklanan harus dalam bentuk LED. Ahok menerapkan kewajiban itu untuk mengurangi angka kecelakaan akibat reklame yang rubuh.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) DKI Edy Junaedi mengatakan, Pemprov DKI akan membentuk tim untuk mengkaji kembali Pergub itu. Sebab, beberapa pihak, seperti Asosiasi Media Luar Griya Indonesia, keberatan dengan itu. Aturan itu dinilai belum mengakomodasi keadaan industri.

  1. Penataan Kampung Akuarium

Kebijakan Ahok lainnya yang akan diubah terkait penataan Kampung Akuarium. Rencana penataan disana awalnya disesuaikan dengan rencana induk penataan kawasan kota tua yang juga diatur dalam Pergub Nomor 36 Tahun 2014. Kampung tersebut akan terintegrasi dengan Museum Bahari dan Masjid Luar Batang.

Setelah penggusuran dikawasan itu, beberapa warga masih bertahan diatas puing-puingnya hingga sekarang. Pada era Anies, Pemprov justru akan membangun kembali penampungan sementara yang lebih layak untuk mereka.

Selain itu, Anies juga akan menata ulang kawasan itu dan memadukannya dengan konsep awal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penataan Kampung Akuarium akan menjadi percontohan program rumah berlapis. Rumah berlapis dibangun dengan konsep land consolidation atau konsolidasi lahan.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment