Wali Kota Banda Aceh, Harus Merumuskan Kembali Indikator Kemiskinan

BERITAKITA.CO | Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus menggandeng para praktisi serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh untuk merumuskan kembali indikator tingkat kemiskinan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan, Minggu 12/11/2017.

Ismawardi, Wakil Ketua Komisi A DPRK Banda Aceh menyatakan, dengan indikator kemiskinan yang objektif dan terukur, pemerintah Kota Banda Aceh idealnya harus memiliki dasar atau acuan yang jelas dalam menentukan sasaran program.

Hingga saat ini masih ada perbedaan indikator kemiskinan, baik dari versi Kementerian Sosial (Kemensos), Bank Dunia, Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh harus berinisiatif mengajak para peneliti dan pihak akademisi untuk mencari jalan tengah mengenai indikator kemiskinan yang dapat disepakati bersama yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di Banda Aceh.

Menurut pandangan saya, indikator kemiskinan tidak hanya ditandai dengan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga dapat ditandai dengan tidak adanya kesempatan mencapai standar hidup tertentu, seperti kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dengan lingkungan sosial, penghargaan masyarakat serta pendidikan yang memadai.” tambahnya Ismawardi.

Kita berharap, penerapan indikator kemiskinan di Kota Banda Aceh menjadi acuan pelaksanaan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam bidang santunan kematian, santunan persalinan dan raskin.

“Saya berharap Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki format yang jelas dan basis data yang berintegrasi dengan program pembangunan disektor lainnya.”tegasnya Ismawardi.

Kontributor Banda Aceh : Hendri Irawan

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment