Menkeu Perintahkan, Selidiki Dugaan Kecurangan Penerimaan CPNS Tahun 2017

BERITAKITA.CO | Pengumuman kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kemenkeu mendapat sorotan dan protes dari sejumlah peserta.

Pasalnya, sejumlah pelamar dengan nilai lebih rendah, justru dinyatakan lolos ke tahap seleksi berikutnya. Akun twitter perekrutan CPNS Kemenkeu pun diramaikan kalimat keluhan.

Cuitan tersebut berisi keluhan terkait adanya dugaan kecurangam dalam SKD 2017.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa pihaknya telah menginstruksikan bawahannya untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penerimaan CPNS tahun 2017.

“Saya instruksikan dengan sangat tegas, tidak boleh ada unsur korupsi, penipuan, dalam keseluruhan proses ini. Semua berbasiskan komputer dan harus dijaga mengenai integritas dari proses dan mereka-mereka yang terlibat,” tegasnya di Gedung Kemenkeu, Kamis 02/11/2017.

Terkait instruksi Menkeu tersebut, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan, proses seleksi penerimaan CPNS di Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kemenkeu, seluruhnya terpusat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kementerian PANRB memformulasikan perekrutan, formasi, jenis kompetensi dasar, penentuan kelulusan SKD, timeline, batas akhir selesai dan nilai ambang batas (passing grade).

“Sementara Kemenkeu mengumumkan hasil seleksi dari BKN berdasarkan abjad dari peserta CPNS dan lokasi peserta ikut tes. Jadi, tecermin formasi jabatan yang dilamar dan kualifikasi pendidikannya,” jelas Hadiyanto.

Hadiyanto mencontohkan, misalnya untuk satu jabatan Analis Berkas Sengketa, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ada tiga, yakni S1 akuntansi, S1 hukum, dan S1 perpustakaan.

Komposisinya atau formasi yang diperlukan untuk tiga kualifikasi pendidikan ini berbeda, masing-masing 10 orang, 5 orang, dan 1 orang.

Sesuai aturan Kementerian PANRB, Hadiyanto mengatakan, peserta yang lolos seleksi SKD dan masuk ke tahap selanjutnya, dikalikan tiga.

Artinya, jika formasi untuk S1 akuntansi, maka yang lolos tes SKD 10 orang dikalikan tiga, menjadi 30 orang.

Sedangkan untuk pendidikan S1 hukum yang lolos 15 orang, dan tiga orang untuk S1 perpustakaan tetap melihat passing grade (ambang batas) yang sebesar 298.

“Jadi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melamar pada jabatan Analisis Berkas Sengketa dari kualifikasi pendidikan S1 perpustakaan, nilai passing grade-nya lebih tinggi dari yang pendidikannya S1 akuntansi,” paparnya.

Dengan kata lain, meskipun pelamar CPNS untuk Analis Berkas Sengketa misalnya pelamar kualifikasi S1 perpustakaan mencetak passing grade lebih tinggi dibanding S1 akuntansi yang lebih rendah passing grade-nya, belum tentu bisa lolos seleksi SKD dan ke tahap selanjutnya.

Sebab jumlah untuk jurusan S1 perpustakaan hanya tiga orang. Sementara S1 akuntansi jumlah yang ditetapkan 30 orang.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment