Wakil Ketua DPR RI; Pemerintah Secepatnya Siapkan Revisi UU Ormas

BERITAKITA.CO | Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap, pemerintah secepatnya menyiapkan rancangan revisi undang-undang ormas.

Dalam hal ini Agus mengatakan, pemerintah sudah berjanji akan melakukan revisi terbatas atas permintaan sejumlah fraksi yang ada di DPR termasuk Partai Demokrat, saat pengesahan Perppu Ormas menjadi UU.

“Sekarang ini tentunya UU Ormas sudah ada, dan secepatnya akan mempersiapkan revisi UU Ormas,” kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Jumat 27/10/2017.

Revisi undang-undang ormas perlu dilakukan, karena menurutnya masih ada ketentuan yang belum bisa memberikan jaminan keadilan.

Oleh karena itu, banyak poin yang harus direvisi. Misalnya, dalam menentukan sanksi terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.

Menurut Agus, ormas merupakan elemen bangsa yang juga punya tanggung jawab dalam pembangunan Indonesia. Namun, karena ada beberapa yang dianggap melakukan penyimpangan maka pemerintah menerapkan sanksi.

Agus menjelaskan, sanksi di dalam UU ormas inilah yang harus direvisi. Karena dalam UU ini yang bisa menentukan ormas melakukan pelanggaran adalah pemerintah.

“Seharusnya ini harus melalui proses Pengadilan, Peradilan, sehingga sesuai asas-asas hak asasi manusia,” jelasnya.

Proses Peradilan pun harus transparan dengan mengacu KUHAP dan KUHP. Sanksi yang diberikan juga cukup berat. Ketika ormas ditentukan bersalah, maka anggota-anggotanya juga harus disanksi.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment