China Mendukung Operasi Militer Myanmar, AS Mengkritik

BERITAKITA.CO | Menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai krisis pengungsi yang memburuk di Myanmar, China menyuarakan dukungan untuk tindakan keras militer yang telah dikritik oleh AS, dianggap sebagai “pembersihan etnis” dan memaksa 370.000 orang Rohingya untuk melarikan diri dari tindakan kekerasan tersebut.

Intervensi Beijing tampaknya bertujuan untuk tidak mengecam Myanmar di Dewan Keamanan saat para anggotanya melakukan pertemuan yang akan digelar pada hari Rabu (13/9), seperti dilansir oleh AFP.

China adalah salah satu kawan setia dari rezim junta militer Myanmar. Beijing semakin kuat mencengkram Myanmar di bawah pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi sebagai bagian dari strategi perdagangan, energi dan infrastruktur raksasa untuk Asia Tenggara.

Eksodus dari negara bagian Rakhine di Myanmar dimulai setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi pada 25 Agustus, yang memicu sebuah serangan balik militer yang telah mengirim sepertiga dari populasi minoritas Muslim yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka.

Para pengungsi Rohingya telah memberikan laporan tentang kekejaman militer dan massa Budha yang membakar desa mereka.

Laporan mereka tidak dapat diverifikasi secara independen karena akses ke negara bagian Rakhine sangat dikontrol oleh Myanmar.

Namun tekanan internasional terhadap Myanmar semakin meningkat minggu ini setelah pemimpin hak asasi manusia PBB Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan bahwa kekerasan tersebut tampaknya merupakan “contoh buku teks tentang pembersihan etnis”.

AS juga menyatakan kekhawatirannya atas kekerasan tersebut sementara Dewan Keamanan mengumumkan akan bertemu Rabu ini untuk membahas krisis tersebut.

Suu Kyi, yang dulunya dianggap pembela hak asasi tapi sekarang menghadapi tuduhan menutup mata terhadap – dan bahkan bersekongkol – sebuah bencana kemanusiaan dan pembantaian etnis.

Namun Beijing, melalui juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang menyuarakan dukungan atas usaha pemerintah Myanmar untuk “menegakkan perdamaian dan stabilitas” di Rakhine.

“Kami berharap ketertiban dan kehidupan normal akan segera pulih sesegera mungkin,” katanya dalam jumpa pers.

Kelompok minoritas Rohingya yang ditolak kewarganegaraan telah menderita selama bertahun-tahun akibat penganiayaan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha.

“Diperkirakan 370.000 orang Rohingya telah memasuki Bangladesh,” sejak 25 Agustus ucap Joseph Tripura, seorang juru bicara badan pengungsi PBB, kepada AFP.

Angka sebenarnya mungkin lebih tinggi karena banyak pendatang baru masih dalam perjalanan sehingga sulit memasukkan mereka dalam hitungan. Laporan PBB juga menambahkan, 60 persen pengungsi adalah anak-anak.

Sebagian besar sangat membutuhkan makanan, perawatan medis dan tempat berlindung setelah melakukan perjalanan berhari-hari melewati perbukitan dan hutan atau menggunakan kapal nelayan yang berbahaya.

Inggris dan Swedia telah meminta pertemuan darurat  Dewan Keamanan di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas kekerasan yang sedang berlangsung.

Dewan tersebut telah membuat sebuah pertemuan tertutup pada akhir Agustus lalu untuk membahas kekerasan di Myanmar, namun tidak dapat menyetujui sebuah pernyataan resmi.

Utusan khusus PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar mengatakan bahwa kekerasan terakhir mungkin telah menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas, kebanyakan dari mereka adalah Rohingya.

Myanmar mengatakan jumlah korban tewas sekitar 430, sebagian besar dari mereka “teroris ekstremis” dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

Dikatakan bahwa 30.000 etnis Rakhine dan Hindu lainnya telah dipindahkan ke dalam wilayah utara Rakhine, di mana program bantuan telah dikurangi karena kekerasan tersebut.

Eksodus warga Rohingya diyakini telah membebani Bangladesh. Kamp pengungsi yang dikelola PBB di distrik Cox’s Bazar-nya sudah penuh dengan Rohingya yang telah melarikan diri dari gelombang penganiayaan sebelumnya.

Namun Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, yang mengunjungi sebuah kamp Rohingya pada hari Selasa, menekankan bahwa terserah kepada Myanmar untuk “menyelesaikan” masalah tersebut.

“Kami akan meminta pemerintah Myanmar untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah,” katanya saat melakukan tur di sebuah kamp di Cox’s Bazar, seperti dilansir oleh media lokal bdnews24.com.

Dhaka, yang menolak untuk secara permanen menampung pengungsi Rohingya, mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk membangun sebuah kamp baru yang besar yang akan menampung seperempat juta pengungsi.

Tapi tetap tidak jelas kapan para pengungsi ini bisa kembali.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment