Sunny, Bekas Staf Khusus Ahok Diduga Terkait Saracen

Sunny Tanuwidjaya, Mantan Staf Khusus Ahok.

BERITAKITA.CO | Mantan Staf Khusus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja, diduga dan disebut-sebut terkait jaringan Saracen, yang menyebarkan ujaran kebencian dan informasi hoax di media sosial bernuansa SARA.

Kepolisian didesak untuk memeriksa Sunny untuk memastikan dugaan keterlibatannya dalam jaringan tersebut.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengungkapkan, terkait disebut-sebutnya nama Sunny, Kepolisian harus mengungkap kebenarannya. “Pengungkapannya harus secara menyeluruh, termasuk sumber yang menginformasikan tentang dugaan Sunny terkait Saracen itu juga harus diperiksa‎,” katanya di Jakarta, Minggu (27/8).

Seperti diketahui oleh publik, Akun @plato_id adalah pihak pertama yang membongkar siapa sebenarnya Saracen dan otak di balik Saracen serta siapa yang membiayai Saracen selama ini.

“Saracen yg di bentuk cyrus network dibiayai sunny mantan tsk reklamasi | Sumber biaya sinar mas atas persetujuan pak jokowi | *infovalid,” Bongkar Akun @plato_id di akun Twitternya yang bernama Intelektual Purba.

Sunny Tanuwidjaja, yang merupakan salah satu mantan ‘Staf Khusus’ Ahok, disebut-sebut dan diduga sebagai donatur dari Kelompok Penyebar Isu hoax dan SARA, Saracen. Sunny Tanuwidjaja bersama Cyrus Network dan juga Gun Romli membiayai Saracen untuk Menyebarkan berita Hoax dan Isu SARA.

Baca Juga : Saracen, Kelompok Anti Jokowi atau Kelompok Pro Jokowi

Sementara itu, Ketua Advokasi Tim Pembela Ulama dan Aktivis Indonesia (TPUA), Eggy Sudjana mempertanyakan sikap kepolisian yang terkesan tebang pilih dalam memproses kasus sindikat penyebar kebencian dan informasi hoax di media sosial.   

Menurut Eggy, pihak kepolisian harus memburu orang-orang yang diduga sebagai otak sindikat Saracen seperti Sunny Tanuwidjaja.

“Ada juga diduga terlibat di sini juga Sunny yang orangnya Ahok yang dianggap membiayai. Ada udah terviralkan di beberapa medsos. Kenapa polisi ga meriksa ini. Malah mau manggil kita yang ga tahu,” ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, kepolisian harus  mengejar orang-orang yang diduga terlibat, bukan malah ingin memeriksa dirinya yang diakui Eggy sebagai korban fitnah bahwa dia adalah Dewan Pembina Saracen.

“Orang saya gak tahu-menahu, melihat mendengar dan mendalami, apa yang saya mau bikin terang. Itulah tugas polisi untuk membuat terang. Bukan malah nanya saya,” ketusnya dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Saracen dan Wajah Medsos Kita” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8).

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meringkus tiga tersangka pengelola grup yang berisi konten ujaran kebencian di jejaring sosial Facebook, Saracen. Kepala Subdirektorat 1 Tindak Pidana Siber Bareskrim Kombes Pol Irwan Anwar di Mabes Polri, Rabu (23/8), mengatakan tiga tersangka yang ditangkap adalah MFT, SRN dan JAS.

Menurut Irwan, sejumlah akun Saracen ini selalu menyebarkan konten berisi ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan. Saracen telah dikelola oleh kelompok ini sejak November 2015.

Dalam kesempatan lain, pengamat kebijakan publik, Yusri Usman meminta Polri untuk tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus Saracen. Profesionalitas Polri dalam mengungkap kasus juga untuk menjaga nama baik institusi tersebut. Oleh karena itu Polri harus bisa mengusut tuntas siapa dibelakang orang-oramg Saracen yang sudah ditangkap tersebut.

Menurut Yusri supaya tidak disebut tebang pilih,  Polri harus mengorek keterangan dari Sunny, yang diduga berada di belakang aktivitas Saracen. Pemeriksaan agar tidak menimbulkan persepsi liar di publik bahwa Polri memihak kelompok yang sedang berkuasa. Polri harus bisa mengungkap siapa dalang atau yang mendanai Saracen. 

“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut, karena bisa menimbulkan ancaman serius perpecahan di masyarakat,” paparnya, seperti dilansir oleh harian terbit.

Pengamat politik dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengatakan, fenomena hoax sudah muncul saat Pilpres 2014 dan berlanjut hingga Pilkada Jakarta 2017. Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 tidak terlepas dari topangan tim cyber army dari para relawan yang tiga langkah lebih maju dari tim cyber army yang dimiliki oleh capres Prabowo Subianto.

Pertarungan berlanjut ke Pilkada Jakarta 2017, di mana masing-masing kubu sudah memiliki kekuatan cyber army yang sama-sama kuat.  “Jual beli serangan terjadi dan masing-masing kubu melontarkan apapun untuk menjatuhkan lawan, termasuk memproduksi hoax,” ujar Sya’roni.

Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin juga meminta agar polisi bisa membuktikan siapa penyandang dana Saracen dan atas pasal apa dia melanggar. 

Selain itu polisi juga harus adil untuk menjerat Jasmedev yang mungkin dan diduga diidentifikasi telah diorder oleh pendukung Jokowi untuk menebar hoax dan fitnah yang mendiskreditkan tokoh oposisi dan anti komunis seperti Rahmawati, Sri Bintang, Habib Rizieq, dan aktivis lainnya.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment