Ahok Gubernur Gagal Terkait Rusunawa

Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta yang dianggap gagal.

BERITAKITA.CO | Siapa bilang Ahok gubernur hebat. Buktinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah membuat kebijakan untuk mengusir 6.514 penghuni rusunawa yang menunggak pembayaran sewa rusun Rp32 miliar sejak Januari hingga Juni 2017 di 23 rusun di Jakarta. Inilah kegagalan program yang dilakukan oleh Ahok sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Daftar dosa kegagalan Ahok makin panjang. Ternyata program relokasi warga penertiban tidak berhasil dengan baik,” kata anggota DPRD DKI, Prabowo Soenirman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (14/8).

Menurut dia, apabila pengusiran terhadap penghuni rusunawa betul-betul dilaksanakan, maka akan menimbulkan masalah sosial baru. Bahkan, berpotensi memunculkan masalah gangguan sosial serta naiknya angka kriminalitas.

Dari data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada sekitar 6.514 unit yang dihuni oleh penghuni relokasi menunggak bayar sewa rusun. Tunggakan itu, mencapai Rp32 miliar sejak Januari hingga Juni 2017 di 23 rusun di Jakarta.

Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman pemprov DKI, Agustino Darmawan mengaku bahwa pihaknya hanya melakukan tugas sesuai prosedur. “Pokoknya yang melanggar kita tertibkan. Yang jelas kami hanya lakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya di Jakarta.

Diungkapkannya, ada aturan yang harus dijalankan bagi penunggak sewa rusun. Sedangkan untuk masalah pembayaran, pihaknya telah memberikan surat teguran sebelum melakukan pengusiran.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah memberi kelonggaran kepada penunggak biaya unit Rusun, jika yang bersangkutan benar tidak mampu membayar. Nantinya, Pemprov akan memberi subsidi melalui Badan Amil Zakat DKI Jakarta.

“Bagi yang tidak mampu benar, kita akan beri kebijakan khusus. Bazis kan ada untuk itu, mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Bazis,”

Sebelumnya umat muslim dianggap musuh oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang gagal ini dengan menyebutnya sebagai kelompok intoleran, tapi dana Bazis yang bersumber dari umat muslim ternyata bisa dijadikan sebagai senjata pamungkas bagi pemprov untuk menghadapi masalah sosial.

Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI JakartaAbraham Lunggana (Haji Lulung) menilai, Pemprov DKI salah mengambil keputusan terkait relokasi warga ke rumah susun. Menurut dia, pada masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Ahok, Pemprov tak memikirkan dampak yang ditimbulkan, jika warga direlokasi ke rusun dengan sistem sewa.

“Ini jelas kan, sekarang rakyat dibebani persoalan baru. Dulu (Pemprov DKI) enggak mikir. Saya kan ngomong dulu, terlambat sih pada mikirinye,” kata Haji Lulung di Jakarta, Minggu (13/8).

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment