Dana Desa, Untuk Membangun atau Korupsi

BERITAKITA.CO | Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dengan menetapkan bupati, kepala desa, dan kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa, telah menimbulkan sebuah pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Sebenarnya untuk apa dana desa tersebut. Sebagai dana untuk membangun desa atau sumber dana baru untuk korupsi?

Walaupun memunculkan sebuah kekhawatiran, ternyata masih banyak pihak yang masih merasa optimis dengan keberadaan dana desa tersebut.

Agung Riyadi, yang merupakan wartawan situs villagerspost.com yang memantau isu ketahanan pangan dan pedesaan di Indonesia, mengatakan, banyak desa lain yang merasakan manfaat dana desa, yang nilainya mencapai ratusan juta per tahun per satu desa tersebut.

“Seperti misalnya di Kalensari Indramayu, dana desa memperbaiki saluran air untuk ke sawah-sawah. Di sana juga sudah buat BUMDES (Badan usaha milik desa),” papar Agung.

“Di NTT di Desa Mbatakapidu itu buat demplot tanaman yang punya nilai jual seperti buah naga,” tambahnya.

Dalam pengamatannya, kunci keberhasilan pengelolaan dana desa adalah perencanaan yang baik dan keterlibatan warga dalam dalam perencanaan dan pengawasan.

“Yang paling krusial adalah banyak desa belum paham ketika mereka dikasih uang, dikasih dana untuk membangun desa, kadang-kadang mereka tidak tahu harus diapain. Ini yang penting aparat desa diberikan pemahaman-pemahaman. Termasuk warganya diberi pemahaman bahwa mereka punya hak untuk juga terlibat dalam rencana pembangunan desa,” tutur Agung.

Hal serupa juga diutarakan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan. Keterlibatan warga desa penting dalam pengawasan dana yang dibagikan ke hampir 75.000 desa di seluruh Indonesia.

“Kalau masyarakat merasa kalau dana desa ini adalah uang mereka, ada informasi kepada mereka kalau ini adalah uang mereka, bisa dipakai untuk menjawab kepentingan atau masalah mereka, saya kira dengan sendirinya mereka mau untuk ikut melakukan pengawasan,” jelas Ade.

“Tinggal memang diberikan ketrampilan untuk melakukan pengawasan. Tugas pendamping desa untuk memberdayakan masyarakat agar mau melakukan pengawasan,” tambah Ade.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment