KPK Diminta Waspada dan Antisipasi Kemungkinan Serangan Balik

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

BERITAKITA.CO | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan serangan balik yang akan dilakukan oleh kubu Setya Novanto usai ditetapkannya Ketua DPR RI itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Menanggapi hal itu, Febri Diansyah yang merupakan juru bicara KPK, menjawab dengan santai. Menurutnya, KPK sudah memikirkan segala upaya pembelaan yang akan digencarkan kubu Setya Novanto. Terutama bila ada upaya gugatan melalui praperadilan.

“KPK tentu akan menghadapi upaya praperadilan atau upaya hukum lain yang dilakukan pihak-pihak terkait atau pihak yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Febri, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu juga berharap agar masyarakat ikut mengawal penanganan perkara yang menjerat politikus senior yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu. Dia menambahkan, jangan sampai megakorupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun itu tidak dapat ditangani secara maksimal.

“KPK sendiri punya komitmen untuk menuntaskan perkara ini dan memproses pihak-pihak yang terlibat meskipun mereka menduduki jabatan-jabatan yang tinggi atau pun jabatan-jabatan yang rendah. Karena bagi kami memproses seseorang itu adalah berdasarkan kecukupan bukti,” ujarnya.

Sebelumnya, permintaan agar KPK mengantisipasi  serangan balik kubu Setya Novanto datang dari mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. “Ada berbagai informasi dari beberapa kalangan yang mengindikasikan ada tiga tindakan potensial terjadi dan harus dihadapi KPK dan diantisipasi,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/7).

Ia memaparkan, potensi serangan balik meliputi, pertama adalah tekanan dari Pansus Angket KPK di DPR yang akan kian brutal dan membabi buta sehingga memporak-porandakan eksistensi KPK.

Kedua, mungkin akan ada oknum penegak hukum yang diduga dimanfaatkan untuk dipengaruhi dan bahkan saling bekerja sama untuk membantu tekanan dari pansus angket. “Ketiga, KPK harus juga mengantisipasi serangan balik, baik berupa kekerasan maupun kriminalisasi,” ucapnya.

Selain itu, Bambang juga berpesan agar KPK mengantisipasi adanya dugaan yang akan “mengkooptasi” pengadilan melalui tangan-tangan tertentu, misalnya, melalui praperadilan atau proses di pengadilan.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment