HTI : Rezim Jokowi Represif dan Anti Islam

BERITAKITA.CO | Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, menyebut pemerintahan Joko Widodo sebagai rezim represif dan anti Islam. Hal itu terbukti dengan tindakan pemerintahan Jokowi seperti mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam, serta mencekal da’i, membubarkan dan menghalangi kegiatan dakwah di sejumlah tempat, ujar Ismail.

“Pemerintah semakin memperlihatkan sikapnya terhadap Ormas Islam dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.” ungkap Ismail, saat mengunjungi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR RI, Selasa (18/7).

HTI dan sejumlah ormas menolak penerbitan Perppu Ormas. Tidak ada alasan yang dapat diterima terkait penerbitan peraturan itu, tegas Ismail.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pemerintah seharusnya menjadi pihak yang taat pada hukum.

“Bukan justru menghindari dan ketika merasa kesulitan dalam menghadapi Ormas lalu membuat peraturan baru,” ucapnya.

Dia mengatakan, Perppu Ormas juga mengandung poin-poin yang akan membawa Indonesia ke era rezim diktator.

Poin yang dimaksud antara lain penghilangan pasal tentang proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas, larangan melakukan tindak permusuhan terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sementara itu, Aliansi Organisasi Massa (Ormas) Islam se-Jabodetabek menyatakan siap menggelar aksi hari ini untuk menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Berdasarkan informasi yang beredar di sosial media, setidaknya ada 27 organisasi yang akan ikut dalam aksi tersebut. Mereka akan berkumpul bersama untuk menyampaikan pendapat menolak Perppu Ormas yang membuka peluang pemerintah membubarkan Ormas tersebut.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment