Ketua KPK: Penetapan Tersangka Setya Novanto Tidak Serampangan

BERITAKITA.CO | Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan, pihaknya tidak asal menetapkan status tersangka terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. KPK telah mengantongi bukti keterlibatan pria yang akrab disapa Setnov itu.

“Kami bawa (Novanto) ke penyidikan ini tidak serampangan, kami punya dua alat bukti yang kuat. Biar proses berikutnya diikuti saja di pengadilan,” kata Agus, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (17/7).

Baca Juga : Ketua DPR RI Resmi Jadi Tersangka Kasus E-KTP

Agus menerangkan, KPK menetapkan Novanto  sebagai tersangka dengan statusnya saat itu selaku anggota DPR RI periode 2009-2014. Dia diduga mencari keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya.

“Sehingga, diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri,” ujar Agus.

Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu, melalui tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa e-KTP. “SN melalui AA diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-E,” ungkap Agus Rahardjo.

Menurutnya, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan korupsi e-KTP, konsolidasi antara Novanto dan Andi Narogong diduga sudah dilakukan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yaitu Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus ini.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment