Hasrat Mantan Kombatan Untuk Menyuarakan Kepentingan Rakyat Aceh

BERITAKITA.CO | Pasca musibah gempa dahsyat dan tsunami yang melanda Aceh serta ditandatanganinya perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam MoU Helsinki, peta perpolitikan di tanah rencong mengalami sebuah perubahan yang sangat radikal.

Salah satu butir perjanjian damai yang ada dalam MoU Helsinki, Aceh diperbolehkan untuk mendirikan partai lokal dan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Aceh (PA).

PA adalah sebuah partai lokal yang relatif banyak mendapat dukungan suara dari berbagai elemen masyarakat di bumi Serambi Mekkah, walaupun secara nasional pada waktu itu, keberadaan partai lokal ini masih menjadi bahan perdebatan. Partai ini lebih memrepresentasikan dirinya sebagai partai kelompok GAM. Indikatornya sangat jelas, sebagian besar pimpinan dan pengurus partainya adalah para eks kombatan dan simpatisan GAM yang telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Keberadaan PA di provinsi paling barat Indonesia ini, benar-benar telah mengacaukan peta perpolitikan di Aceh. Partai-partai besar nasional yang awalnya menjadi partai penguasa dan mendominasi kursi parlemen di Aceh, dibuat tak berdaya dengan kehadiran partai baru tersebut.

Dalam keikutsertaan pertamanya pada pemilu legislatif di tahun 2009, PA langsung mencetak sebuah sejarah baru dengan menunjukkan kapasitasnya sebagai partai yang paling dominan di seluruh Aceh.

Untuk tingkat provinsi, PA berhasil meraih 33 kursi dari 69 kursi yang tersedia. Sejak saat itu, munculah politisi-politisi baru dari PA yang sebagian adalah para eks kombatan, yang mendapat kepercayaan dan amanah dari rakyat Aceh untuk mewakili suara mereka di parlemen.

Pada pemilu legislatif 2014, PA kembali ikut serta dan menjadi pemenang di Aceh. Dengan meraih 29 kursi dari total 81 kursi yang diperebutkan. Walaupun terjadi penurunan jumlah perolehan kursi di parlemen, PA masih tetap bisa menunjukkan eksistensinya sebagai partai paling dominan di Aceh.

Perlu juga diketahui, daerah pemilihan  (dapil) 5 (Lhokseumawe dan Aceh Utara) adalah kantong suara bagi PA. Dalam pemilu legislatif 2014, dapil 5 berhasil mengirim 7 wakilnya di parlemen Aceh. Di antara 7 wakil PA di parlemen Aceh dari dapil 5 adalah Azhari, S.IP, yang terpilih dengan perolehan 18.338 suara.

Sebelum duduk di kursi parlemen tingkat provinsi Aceh, Azhari terlebih dahulu mengasah kemampuan politiknya dengan menduduki kursi parlemen kabupaten Aceh Utara selama 1 periode. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, barulah Azhari maju ke level provinsi, kemudian terpilih dan bisa langsung menduduki posisi sebagai wakil ketua Komisi I DPR Aceh.

Pria kelahiran Aceh Utara, 12 Januari 1976 yang sering dipanggil dengan sebutan Cage adalah mantan kombatan GAM. Azhari adalah lulusan dari Jurusan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (UNIMAL) Lhokseumawe.

Azhari Cage saat masih menjadi seorang pejuang GAM

Azhari Cage saat masih menjadi seorang pejuang GAM

Pria ini pernah membuat heboh dunia parlementaria Aceh pada saat mengancam akan memotong jari tangannya dan mundur dari posisinya sebagai anggota dewan terkait dengan sengketa Pilkada Aceh 2017 jika pemerintah Indonesia mengabaikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Cage menginginkan Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan UUPA dalam memutuskan sengketa Pilkada Aceh, tapi MK cenderung menggunakan UU tentang Pilkada dalam memutuskan semua sengketa Pilkada yang terjadi di tanah air.

Walaupun ada sebagian pihak yang menertawakan dan menilai bahwa ancamannya hanya sebatas gertakan saja dan hal itu juga dikaitkan dengan isu adanya pergantian antar waktu (PAW) atas dirinya, Cage yang mantan kombatan GAM, menjawab keraguan sebagian pihak tersebut dengan melayangkan surat mundurnya kepada Ketua PA dan menyerahkan kunci mobil dinasnya kepada sekretaris dewan.

Respon segera bermunculan atas sikap yang diambilnya tersebut. Ketua PA langsung menolak pengunduran dirinya. Beberapa rekan sesama anggota parlemen bahkan ada yang menawarkan sebagian gajinya untuk Cage, jika dia benar-benar mundur. Jelas, ini merupakan perhatian dan dukungan yang sangat luar biasa untuk Cage dari sesama anggota parlemen.

Inilah pesona awal yang ditampilkan Cage sebagai anggota parlemen. Dia mengatakan bahwa mencintai Aceh, bukan hanya dengan kata-kata tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Sikap patriotik inilah yang kelak bisa melambungkan namanya di pentas politik.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan sengketa Pilkada Aceh sudah final dan akhirnya kondisi parlementaria di Aceh juga kembali tenang. Ketenangan ini juga berlanjut pada Cage, di mana setelah pengunduran dirinya ditolak Ketua PA, Cage mendapat posisi baru sebagai Sekretaris Fraksi PA di parlemen.

Cage yang berkeinginan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Aceh secara lebih luas di tingkat pusat, berniat untuk maju mewakili Aceh di pentas politik nasional. Jelas, ini bukan perkara mudah, karena PA hanyalah kendaraan politik yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan politik lokal.

Mengetahui hal ini, ada beberapa pengurus daerah Partai Nasional yang coba memanfaatkan hasrat dari Azhari Cage untuk maju ke Senayan. Mereka sadar, seorang Azhari bisa mendulang banyak dukungan suara dan memiliki peluang yang sangat besar untuk maju ke DPR pusat. Apalagi ada semacam kebijakan tak tertulis dari beberapa Partai Nasional untuk mengakomodasikan kepentingan pada eks kombatan dalam berpolitik.

Dengan latar belakang dan pengalaman politiknya serta kemampuan elektabilitasnya, bukannya tidak mungkin, suatu hari nanti Azhari Cage sang mantan kombatan bisa menyuarakan kepentingan rakyat Aceh di tingkat nasional dengan meraih kursi parlemen di Senayan. Amin.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Comments

  1. Joni
    22 Juni 2017 at 04:46

    Pak gebenur kenapa gaji guru non pns ngak cair katanya gaji guru dibayar oleh provinsi pada bulan ini

Leave a comment