Komite 2 DPD RI Tinjau RPH di Kampung Pande, Banda Aceh

Anggota Komite 2 DPD RI saat melakukan peninjauan di RPH Kampung Pande, Banda Aceh.

BERITAKITA.CO | Rombongan Komite 2 DPD RI yang dipimpin langsung  oleh Ketuanya Parlindungan Purba, melakukan peninjauan langsung ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang berlokasi di Kampung Pande, Banda Aceh.

Kedatangan Tim Komite 2 DPD RI ini membuat kaget sekretaris RPH, pasalnya tinjauan itu dilakukan pada pukul 01.00 wib, Senin (19/6).

Menurut  H. Sudirman(Haji uma) yang menjadi salah satu anggota rombongan, peninjauani ini dilakukan terkait dengan inventarisasi permasalahan yang terjadi di Aceh. Dari masalah harga daging  mendekati lebaran dan sterilisasi dalam penyembelihan dan juga kesehatan serta terjaminnya mutu dan kualitas daging.

“Permasalahan ini akan menjadi bahan laporan kita ke pusat terkait melambungnya harga daging di Aceh beberapa waktu yang lalu,” ujar H. Sudirman.

Sementara itu, Ketua komite 2 Parlindungan Purba mengatakan, peninjauan ke RPH  BandaAceh dalam rangka memantau kesiapan pengadaan daging menjelang lebaran. Sebenarnya RPH diharapkan dapat menjadi institusi yang bisa menyediakan daging yang sehat,higienis dan mempengaruhi harga pasar. Seharusnya saat meugang harga daging jangan sempat melambung tinggi.

Sekretaris RPH, Sajirun, mengatakan, “Sebenarnya RPH bisa melakukan stabilisasi harga daging kalau seandainya RPH sekarang berbentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bukan UPTD yang seperti sekarang ini.”

Diharapkan, dengan menjadi BUMD, mereka dapat melakukan pengadakan sapi dan bisa menstok sapi sehingga mereka juga dapat melakukan operasi pasar serta dapat mengendalikan  harga daging sapi di pasaran.

Pihak RPH juga berharap agar hal  ini dapat diperjuangkan oleh DPD RI, termasuk upaya pemindahan RPH ke perbatasan Aceh Besar, dikarenakan lokasi yang sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan karena mengganggu lingkungan warga sekitar oleh berbagai hal termasuk proses limbah dan ini sudah pernah di ajukan ke kementerian terkait, naamun belum ada respon.

“Komite 2 DPD RI nantinya akan memfolow up hal ini ke kementerian terkait supaya bisa ditindaklanjuti. Bila perlu Dirjen harus turun dan melihat langsung, bahwa ini sangat dibutuhkan oleh Aceh khususnya Banda Aceh sendiri,” kata Parlindungan Purba.

Menurut Ahmad Malonda, anggota Komite 2 DPD asal Sulawesi Tengah, hal ini terbalik dengan apa yang terjadi di Sulawesi Tengah yang notabenenya RPH di sana sudah lama menjadi BUMD.

Begitu juga yang terjadi di NTT seperti yang diungkapkan Ibrahim Medah, anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur. “RPH di NTT sudah menjadi BUMD,” sebut Ibrahim Medah.

Hadir dalam kunjungan tersebut H.Sudirman (Haji Uma) anggota DPD asal Aceh, Ketua Komite 2,  Parlindungan Purba asal Sumatera Utara, Ahmad Malonda asal Sulawesi Tengah dan  Ibrahim Medah Asal NTT.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment