DPR Himbau Perusahaan Terkait Pembayaran THR

BERITAKITA.CO | Menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah mengeluarkan surat edaran Kemnaker nomor 03/2017, tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2017.

Hadirnya surat edaran tersebut karena seringnya ditemukan perusahaan telat membayarkan THR kepada karyawannya, bahkan ada perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan bagi para karyawa tersebut.

Anggota komisi ketenagakerjaan DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan, THR merupakan kewajiban penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, terlebih di Indonesia hampir 90% penduduknya adalah muslim.  Hal tersebut karena ada banyak kebutuhan yang harus disediakan oleh masyarakat dalam menyambut hari raya, seperti mudik dan lain sebagainya.

Irma Suryani juga menegaskan, perusahaan yang tidak membayar atau tidak menganggap penting THR artinya telah mengabaikan kebutuhan penting pekerjanya dalam menyambut hari raya dan perusahaan seperti itu harusnya diberi sanksi oleh pemerintah, berupa pencabutan izin usaha perusahaan yang tidak membayar THR.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri juga mengimbau kepada kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati, untuk mengawasi pembayaran THR yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment