Dr. Zakir Naik Dicari Pemerintah India

BERITAKITA.CO | Dr. Zakir Abdul Karim Naik memiliki 16 juta pengikut di Facebook, 150.000 pengikut di Twitter dan telah memberi lebih dari 4.000 ceramah tentang Islam di seluruh dunia, tapi saat ini beliau sedang dicari oleh pemerintah India dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Masalahnya berawal pada musim panas lalu, setelah pihak berwenang Bangladesh mengatakan bahwa salah satu dari orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan di sebuah kafe di ibukota Bangladesh, Dhaka, yang menewaskan 22 orang, telah diilhami oleh ceramahdari Dr. Zakir Naik.

Bangladesh merespon kejadian penyerangan kafe di Dhaka dengan melarang Peace TV, sebuah saluran Islam yang disiarkan dari Dubai yang didirikan oleh Dr. Naik sejak tahun 2006 dan mengklaim memiliki penggemar hingga 100 juta orang di seluruh dunia.

Pria berusia 51 tahun itu membantah mendukung kekerasan. Dalam sebuah pernyataan video di mana dia berkata: “Membunuh makhluk tak berdosa adalah dosa besar kedua dalam Islam.”
 Namun pada bulan November 2016, badan kontraterorisme India, National Investigation Agency (NIA), mengajukan Laporan Informasi Pertama, semacam petisi resmi dari pihak kepolisian India, terhadap Dr. Naik dan Islamic Research Foundation (IRF) miliknya yang berbasis di Mumbai yang didirikannya pada tahun 1991, menuduh Dr. Naik terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan mempromosikan kebencian religius atau SARA.
Pemerintah India di bawah Perdana Menteri  Narendra Modi, menanggapi petisi tersebut dengan memberlakukan larangan lima tahun terhadap IRF, di bawah undang-undang anti-teror negara tersebut.
Pengacara Dr. Naik, Mubeen Solkar, mengatakan kepada Al Jazeera TV bahwa dia akan “menentang larangan tersebut di depan pengadilan”.
“Kami mendapat cukup alasan untuk menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya ilegal tapi juga tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan,” tambahnya.
Direktorat Penegakan Hukum India, yang menyelidiki kejahatan ekonomi, telah menuduh IRF melakukan pencucian uang dan menutup propertinya di Mumbai. Lembaga pendidikan yang dijalankan oleh Dr. Naik juga telah dicegah untuk menerima dana dari luar negeri.

Mubeen Solkar membantah bahwa kliennya telah terlibat dalam praktek pencucian uang. “Semua transaksi dilakukan melalui bank dan semua dana masuk melalui jalur legal,” katanya.
“Tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, yang merupakan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.”
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment